Dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dari APBN, adalah penting untuk memastikan sasaran kerangka makro ekonomi dan pokok-pokok kebijakan prioritas telah tercapai dengan baik. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja program pembangunan nasional berorientasi hasil. Demikian disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam keynote speech pada Seminar Nasional Akuntabilitas Publik Tahun 2019 dalam rangka Dies Natalis ke-64 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Sabtu (07/09).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kolaborasi antarberbagai kementerian/lembaga ataupun swasta akan sangat bermanfaat bagi upaya untuk menangani kemiskinan. Hal tersebut terungkap dari paparan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam kegiatan Pasar Rakyat di Taman Lapangan Banteng, Jumat (30/08).

Dalam kesempatan wawancara dengan CNBC TV Indonesia, Senin (26/08), Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Didyk Choiroel menjelaskan kepada publik mengenai seluk-beluk pengelolaan penerimaan negara dan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yang telah diluncurkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 23 Agustus 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi pemanfaatan teknologi digital untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut tampak dari pemaparan Menkeu dalam kegiatan peluncuran Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/08).

Peringatan 74 tahun Kemerdekaan RI pada Sabtu (17/8) pagi ini dilaksanakan di Lapangan Upacara Kementerian Keuangan, Jakarta. Seluruh peserta yang terdiri dari Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, beserta jajaran pejabat/pegawai di lingkup Kemenkeu termasuk pejabat/pegawai Ditjen Perbendaharaan terlihat hikmat mengikuti jalannya upacara.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Fasilitas pembiayaan Ultra Mikro(UMi) tahun ini diharapkan dapat tersalurkan lebih luas kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan pendanaan maksimal 10 juta. Persyaratan yang lebih mudah dan banyaknya lembaga penyalur hingga ke pelosok daerah Indonesia dinilai mampu meningkatkan penyaluran UMi dengan alokasi sampai dengan 2019  sebesar 7triliun. Hal tersebut disampaikan Direktur Sistem Manajemen Investasi Djoko Hendrato dalam Focus Group Discussion Social Impact Investment dalam kerangka pembiayaan UMi di Jakarta 12 dan 15 Agustus 2019.

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id –  Dalam mengembangkan budaya antikorupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), sejumlah unit kerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan mengikuti penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Informasi mengenai APBN dan pengelolaan keuangan negara menjadi kebutuhan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan lain sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada era keterbukaan ini, di lingkup Kementerian Keuangan termasuk DJPb, telah tersedia saluran layanan informasi publik bagi khalayak yang memerlukan dengan melalui prosedur mekanisme permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).