Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan santunan dan bantuan kepada keluarga dari 21 pegawai yang termasuk dalam daftar penumpang pesawat Lion Air JT610 yang jatuh pada 29 Oktober 2018. Santunan dan bantuan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan hari ini, Jumat (04/01) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan dengan didampingi oleh sejumlah pejabat Kementerian Keuangan, termasuk Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, Sekjen Kemenkeu Hadiyanto, Dirjen Pajak Robert Pakpahan, Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata, serta pejabat dari PT TASPEN dan Jasa Raharja.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Di tengah kondisi gejolak ekonomi dunia seperti normalisasi kebijakan pemerintah di Amerika Serikat, perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, dan perlambatan permintaan dalam perdagangan global, realisasi APBN 2018 ternyata justru menunjukkan sejumlah catatan baik, dan bahkan dalam sejumlah aspek meraih capaian terbaik dalam beberapa tahun terakhir.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Upaya konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan anggaran pada setiap akhir tahun terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan, salah satunya adalah penyelenggaraan video conference Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan seluruh pejabat eselon I dan II Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia yang diselenggarakan di aula Mezzanine Jakarta(31/12).

Bali, djpb.kemenkeu.go.id,- Menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang semakin memanfaatkan kemajuan teknologi, pengembangan proses bisnis baik di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kanwil, maupun KPPN pun siap untuk mengikuti agar layanan semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Diharapkan, dengan layanan yang semakin baik, hasil pembangunan pun dapat segera dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Berbagai insight dapat dimanfaatkan untuk perumusan tugas dan fungsi treasury untuk mendukung tercapainya tujuan kesejahteraan rakyat. Tak terkecuali hasil-hasil bahasan dalam kegiatan The 8th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) pada 6 s.d. 7 Desember 2018 di Bali.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kinerja APBN 2018 semakin baik, ditandai dengan antara lain pendapatan negara sudah mencapai 95,4% dari target dan belanja negara sebesar 94,5%, merujuk pada data sampai dengan tanggal 20 Desember 2018. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam program Metro Plus yang ditayangkan oleh Metro TV, Rabu (26/12) melalui talkshow bertajuk 'Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2018'.

Dengan tersisanya beberapa hari kerja di tahun anggaran 2018 ini, Kemenkeu dalam hal ini DJPb terus melakukan komunikasi dengan satuan kerja (satker). Harapannya, apa yang sudah baik bisa terus terjaga di tahun berikutnya.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 mencapai kulminasinya pada akhir Desember 2018 ini. Di periode tutup tahun anggaran ini, seluruh satuan kerja (satker) yang mencapai sekitar 27 ribu satker di seluruh Indonesia akan menuntaskan pencairan anggaran beserta pertanggungjawaban belanja pemerintah sebagai bagian dari 2.220,7 triliun rupiah anggaran belanja negara tahun 2018, melalui pengajuan permintaan pembayaran kepada 179 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh wilayah tanah air.

Manokwari, djpb.kemenkeu.go.id, - Berupaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat Papua Barat, Menteri Keuangan RI  Sri Mulyani Indrawati meresmikan Gedung Keuangan Negara (GKN) Papua Barat, Rabu (19/12).  Gedung ini ditempati oleh sejumlah instansi vertikal Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari.

Bandung, djpb.kemenkeu.go.id, - Tahun 2018 ini menjadi tahun yang istimewa dari sisi penegakan zona integritas untuk Ditjen Perbendaharaan karena sebanyak 17 KPPN dan 1 Kantor Wilayah memperoleh predikat sebagai zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta 1 KPPN memperoleh predikat sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Lebih dari sekadar status predikat WBK/WBBM, ini merupakan komitmen nyata Ditjen Perbendaharaan untuk terus ikut serta mengambil bagian dalam penciptaan birokrasi pemerintah dan layanan publik yang transparan, akuntabel dan bersih dari korupsi.