Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Nuansa duka terasa sekali mewarnai peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (ORI) ke-72 di Kementerian Keuangan tahun ini, Selasa (30/10). Upacara dan perayaan Hari ORI ke-72 ini tidak diiringi dengan kemeriahan rangkaian kegiatan perayaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain karena sejumlah bencana alam yang belum lama terjadi yang juga membawa korban fisik dan materiil bagi personil dan sarana prasarana kantor vertikal Kementerian Keuangan termasuk DJPb, kedukaan terberat muncul karena sehari sebelumnya (29/10) 21 orang putra-putri terbaik Kementerian Keuangan turut menjadi korban musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Karawang, termasuk enam orang pejabat/pegawai di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya Direktorat Pengelolaan Kas Negara bekerja sama dengan Bank Dunia dan negara/organisasi donor dalam kerangka Multi Donor Trust Fund (MDTF) menyelenggarakan Seminar Treasury Goes To Campus 2018. Seminar ini diselenggarakan di dua lokasi yaitu di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat pada tanggal 16 Oktober 2018 dan di Kampus IPDN Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 23 Oktober 2018. Kegiatan yang dilangsungkan selama masing-masing satu hari tersebut mendapat antusiasme yang tinggi dari praja di kedua kampus tersebut.

Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id, - "Kita tetap berdiri tegak dan bangkit kembali, kita tunjukkan kemampuan kita di tengah bencana alam yang ada," pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam ceramahnya di Balai Diklat Keuangan Makassar, Rabu (24/10). Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 400 orang pegawai Kementerian Keuangan yang bertugas di Makassar dan sekitarnya. "Gunakan kemampuan kita untuk meng-adjust, bagaimana kita berpikir ketika ada bencana."

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - “Setiap tahun target Penerimaan Negara dalam APBN meningkat sebagai konsekuensi dari target belanja negara yang juga mengalami kenaikan. Penerimaan Negara yang besar dan cenderung meningkat setiap tahun tersebut perlu dihimpun dan ditatausahakan dengan baik dan akuntabel melalui Sistem Penerimaan Negara yang andal dan modern. Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menyelenggarakan Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik melalui Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2); yang secara operasional penatausahaannya dilaksanakan oleh KPPN Khusus Penerimaan bermitra dengan bank/pos persepsi sebagai Collecting Agent,” sebut Direktur Pengelolaan Kas Negara Didyk Choiroel dalam Rapat Koordinasi Bank/Pos Persepsi tahun 2018 yang dilaksanakan di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/10).

Palu, djpbn.kemenkeu.go.id, - Dalam kunjungan ke KPPN Palu Senin (08/10), Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengungkapkan rasa prihatin atas bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Kota Palu, Donggala, dan daerah-daerah sekitarnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan keterangan Kepala KPPN Palu Muhtar Salim, pada hari pertama pelayanan darurat dibuka pada hari Rabu (3/10) dengan satu meja pelayanan, telah diterima sebanyak 22 SPM. Per hari Jumat (5/10), sebanyak total 112 SPM telah diterima sejak pelayanan darurat dibuka, dan dengan memanfaatkan koneksi darurat untuk mengakses SPAN, sebanyak 101 SP2D telah diterbitkan. SP2D yang belum diterbitkan adalah SP2D gaji yang akan dibayarkan pada bulan berikutnya, maupun karena sejumlah SPM masih perlu perbaikan dari persyaratannya. Mulai hari ini, Senin (8/10), 10 hari sejak kejadian gempa, KPPN Palu siap melayani dengan lima meja pelayanan dan fixed line yang telah dipasang untuk mengakses aplikasi dengan koneksi yang lebih stabil.

Mulai Selasa (2/10), Task Force DJPb yang dibentuk melalui SK Dirjen Perbendaharaan, yang berasal dari personel Kantor Pusat maupun Kantor Vertikal DJPb di sekitar Palu, Sulawesi Tengah, telah bergerak ke Palu untuk memberikan dukungan dan melakukan pengondisian operasional dengan membawa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk membuka layanan darurat pasca-gempa dan tsunami.

Mengingat keterbatasan kondisi operasional layanan di Palu akibat dampak bencana, sejumlah penyesuaian mekanisme penyaluran APBN atau pencairan anggaran yang bersifat sementara dalam jangka pendek akan diatur dalam Surat Edaran yang saat ini sedang disusun dan segera akan dirilis serta diimplementasikan.

Untuk memastikan rentang kendali otoritas, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara serta pemulihan layanan perbendaharaan di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah dan KPPN Palu, terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2018 Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat ditunjuk sebagai Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah.

Mohon doa dan dukungan dari seluruh insan dan mitra perbendaharaan di seluruh tanah air untuk segenap jajaran Treasury Corps baik personel di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulteng maupun Gugus Tugas yang saat ini ditugaskan untuk berjuang mengatasi kondisi pascabencana, mengoperasionalkan secara darurat sampai memulihkan kembali layanan perbendaharaan di Palu.

Tak lain guna turut berkontribusi bagi pulihnya lagi perikehidupan masyarakat dan pembangunan, utamanya rehabilitasi pasca bencana, melalui layanan perbendaharaan dan penyaluran APBN. (PW)

#PrayForPalu
#DJPbKawalAPBN
#TreasuryTetapSemangat

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengungkapkan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diperoleh dengan kerja keras dan menghasilkan efek terjaganya kepercayaan dari banyak pihak.