Tanjung Selor, djpbn.kemenkeu.go.id, - Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan alokasi Belanja Kementerian/Lembaga melalui DIPA 2018 yang berjumlah 204 DIPA, dengan nilai total Rp3,463 triliun. Dana yang harus dikelola dan disalurkan tersebut menjadi tantangan bagi Ditjen Perbendaharaan untuk bekerja lebih baik lagi dengan semangat, dedikasi, dan pelayanan yang harus senantiasa meningkat. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, dalam arahannya pada kunjungan kerja di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara dan KPPN Tanjung Selor di Kota Tanjung Selor, Kamis (22/03).

Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id - Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan seluruh kantor wilayah dan kantor vertikal Kementerian Keuangan yang ada di daerah memberikan contoh yang baik dalam mengelola anggaran tahun ini.

“Saya ingin berpesan, seluruh kantor wilayah dan kantor vertikal Kementerian Keuangan di sini, jangan pernah berhenti memberikan contoh yang baik dalam mengelola anggaran. Dan jangan pernah berhenti untuk melihat kembali cara kerja kita yang sudah dilakukan,” pesan Sri Mulyani dalam arahannya pada dialog kerja pegawai Kementerian Keuangan Provinsi Maluku di aula Gedung Keuangan Negara di Ambon, Rabu (07/03).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Knowledge Sharing Program (KSP) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea kembali diselenggarakan. KSP 2017/2018 ditandai dengan High Level Dialogue dan Pilot Study yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 19-20 Februari 2018.

KSP 2017/2018 mengusung dua tema. Tema pertama ialah tentang efisiensi dan efektivitas dalam belanja infrastruktur dengan meningkatkan manajemen investasi publik yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Tema kedua adalah peningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran untuk mencapai kualitas dan kredibilitas anggaran, serta efektivitas dan efisiensi melalui peningkatan pengawasan dan evaluasi strategi yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kinerja pelaksanaan APBN tahun 2017 yang lebih baik daripada tahun sebelumnya menjadi pemicu bagi pelaksanaan anggaran tahun ini, terutama untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah terus melakukan berbagai terobosan dan inovasi yang mengarah ke simplifikasi dan modernisasi supaya program-program pembangunan yang diharapkan cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Pada tahun 2018, kami telah melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga untuk tahun 2017, yang mempunyai kesimpulan kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2017 lebih baik dari tahun 2016,” ungkap Marwanto dalam forum Rapat Kerja Nasional Pelaksanaan Anggaran di Jakarta, Rabu (21/02).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kerja sama dalam pelaksanaan anggaran pada tahun ini supaya tercapai akselerasi pertumbuhan yang inklusif.

“Tema kita tahun ini adalah bagaimana kita bisa mengakselerasi pertumbuhan secara lebih inklusif, artinya kualitasnya menjadi lebih baik. Tugas kita sekarang adalah bagaimana semua pihak yang terlibat bekerja sama untuk membuat 2.220,7 triliun APBN dan 847 triliun yang dikelola oleh kita semua (kementerian/lembaga negara) menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan dengan kualitas yang lebih baik,” pesan Sri Mulyani dalam keynote speech-nya pada Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran 2018 di Jakarta (21/02).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id,- Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mendapatkan Best Minister in the World Award (Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia) pada World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab. Penghargaan tersebut diserahkan oleh pemimpin Dubai yang juga Perdana Menteri UEA, Shaikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id,- Kontrak Kinerja Kemenkeu yang ditandatangani oleh segenap jajaran pegawai Ditjen Perbendaharaan dalam acara Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu 2 s.d. 5 di Gedung Yusuf Anwar Jakarta (26/1) menjadi sebuah agenda penting, sebab setelah dilakukan penandatanganan tersebut maka kinerja organisasi akan dievaluasi dan diukur sepanjang tahun 2018.

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id- Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan apresiasi kepada Ditjen Perbendaharaan atas inisiatifnya untuk menumbuhkan minat di bidang literasi. “Saya Senang karena ada Inisiatif yang disebut Literasi dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah yang menularkan pengetahuan dan  pengalaman ke perguruan tinggi dan sekolah-sekolah,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, ketika menyampaikan arahan dalam acara refleksi Hari Bakti Perbendaharaan 2018 di Jakarta (19/1).

Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan masih sangat perlu untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman APBN kepada masyarakat. Perlunya sebuah komunikasi publik tentang peran APBN kepada masyarakat melalui media agar rakyat pengetahuan terkait APBN meresap ke masyarakat menjadikan Hari Bakti Perbendaharaan 2018 diselenggarakan dengan mengusung tema  “Tingkatkan Literasi Perbendaharaan untuk Menggemakan Pembangunan”.

“Literasi dan membagi pengetahuan dan pemahaman menjadi sangat penting untuk dilakukan. Saya ingin semua jajaran Kementerian Keuangan menjadi duta besar untuk menyampaikan hal itu kepada masyarakat,” tambah Sri Mulyani.

Dalam kurun empat belas tahun usia Ditjen Perbendaharaan terbentuk, moment ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada tanggal 14 Januari 2004 tiap tahun diperingati sebagai Hari Bakti Perbendaharaan. Perayaan Hari Bakti Perbendaharaan ini menjadi momentum bagi jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk melakukan refleksi dan introspeksi atas segala kerja keras dan capaian yang diperoleh, serta melihat hal-hal yang masih harus diraih di masa depan.

 “Semoga ini bisa menjadi pendorong bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, bagi rakyat dan seluruh masyarakat, sebagaimana slogan kami, DJPb mengawal APBN Membangun Negeri,” papar Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono. (DR)