Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id- Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan Nawa Cita sebagai cita-cita politik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal tersebut terlihat dari target APBN 2016 yang juga memperhitungkan indikator kesenjangan ekonomi disamping pertumbuhan ekonomi.
[quote cite="WISMANA, Deputi Pembiyaan Pembangunan Bappenas"]Pemerintah menilai pertumbuhan itu penting, namun pemerataan hasil-hasil pembangunan juga penting. Oleh karena itu, sejak era Jokowi, GINI Ratio menjadi salah satu target fiskal[/quote]
Target APBN 2016 tidak lagi hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi 5,3% namun juga GINI Ratio 0,39 yang merupakan indikator kesenjangan ekonomi.
Demikian dinyatakan Wismana, Deputi Pembiyaan Pembangunan Bappenas pada Seminar Nasional bertajuk “Mengawal Nawa Cita Mewujudkan Indonesia Sejahtera” yang diselenggarakan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu di Jakarta pada 12 November 2015. “Pemerintah menilai pertumbuhan itu penting, namun pemerataan hasil-hasil pembangunan juga penting. Oleh karena itu, sejak era Jokowi, GINI Ratio menjadi salah satu target fiskal” ungkap Wismana.
Fokus pemerataan itu secara teknis diwujudkan dengan target-target dan alokasi anggaran Nawa Cita yang tersebar di berbagai sektor pembangunan dan Kementerian/Lembaga. Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, program Nawa Cita dalam APBN 2015 terbagi menjadi 17 tema dengan total pagu anggaran sebesar Rp 105.844,59 miliar. Wismana berharap melalui SPAN dapat memberikan informasi feedback sejauh mana pemerintah bisa mencapai sasaran yang telah ditentukan yang pada dasarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Alokasi terbesar berada pada tema kesehatan dengan nilai pagu sebesar Rp28.092,25 miliar, sedangkan alokasi terkecil pada tema undang-undang dengan nilai pagu sebesar Rp 7,31 juta. Sampai dengan 30 Oktober 2015, realisasi yang tercatat dari 17 tema NawaCita tersebut adalah sebesar Rp23.866,92 miliar atau 22,55% dari total pagu program Nawa Cita. Hal tersebut dipaparkan oleh Bilmar Parhusip, Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan ketika mendemonstrasikan bagaimana seluruh anggaran program Nawa Cita tersebut diakomodir dan dikawal oleh Ditjen Perbendaharaan melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
Pada acara yang sama, Sudarto, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan menyatakan bahwa Ditjen Perbendaharaan menaruh perhatian besar pada monitoring pencapaian target Nawa Cita. “Kami mengusulkan pada Bappenas untuk membuat kodifikasi khusus untuk program-program Nawa Cita” ujarnya. Penggunaan kode khusus tersebut akan memudahkan Kementerian/Lembaga, bahkan Presiden untuk memonitor capaian kegiatan terkait Nawa Cita, tambahnya lagi.
Dalam seminar nasional yang juga diikuti oleh para pejabat perwakilan dari 10 Kementerian/Lembaga dengan pagu anggaran terbesar, kalangan akademisi, asosiasi profesi dan UKM tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono menggarisbawahi bahwa realokasi anggaran baik di sisi penerimaan maupun belanja negara berdasar prioritas Nawa Cita merupakan bentuk reformasi mendasar dalam pengelolaan APBN, utamanya guna mendukung pencapaian pemerataan hasil pembangunan.
Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan
