Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Bambang PS. Brojonegoro, saat memberikan arahan setelah melantik pejabat eselon II lingkup Kementerian Keuangan di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (18/02).
Dalam arahannya, Bambang juga menyampaikan pesan dan harapannya kepada seluruh jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya kepada pejabat yang promosi untuk mengembangkan kemampuan dengan cepat dan tepat, membentuk teamwork yang solid bekerja berdasarkan prioritas demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan.
Khusus untuk Ditjen Perbendaharaan, Bambang Brojonegoro berpesan bahwa mengenai penyerapan anggaran diharapkan Ditjen Perbendaharaan dapat lebih mendorong penyerapan anggaran melalui terobosan-terobosan baru agar lebih besar di awal tahun dan lebih merata, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.
“Kita harapkan disatu sisi keluhan pegawai di KPPN yang harus lembur di bulan Desember dapat dikurangi, tapi disisi yang lain kita juga harus memperbaiki kualitas pelayanan kita kepada K/L dan Pemda” imbuhnya.
Untuk mendorong tercapainya target penerimaan pajak di tahun 2016, Bambang juga berpesan agar Ditjen Perbendaharaan khususnya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk lebih mendisiplinkan pemerintah daerah dalam konteks membayar pajak yang terkait dengan APBD pemerintah daerah di wilayah kerjanya.
Untuk itu Bambang mengingatkan lagi bahwa Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar lebih menjalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan pejabat pemerintah daerah khususnya pejabat yang mengelola keuangan daerah.
Pada pelantikan kali ini terdapat 5 (lima) pejabat eselon II dari Ditjen Perbendaharaan yang dilantik, yaitu: Ludiro (Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY), Sulaimansyah (Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara), Irwan Ritonga (Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Tengah), Ismed Saputra (Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Gorontalo) dan Tri Budhianto (Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku Utara).
Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan
