“Muara dari pengawalan APBN yang kita lakukan berada pada laporan pertanggungjawaban yang saat ini telah melewati tahapan exit meeting. Kita semua berharap LKPP Tahun 2021 mendapatkan hasil terbaik dengan mempertahankan opini WTP yang telah kita raih selama lima tahun ke belakang,” ungkap Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam Kunjungan Kerja di Kanwil DJPb Provinsi NTB pada Kamis (3/6).
Tidak hanya berpuas dengan level opini, Hadiyanto menghimbau agar jajarannya perform extraordinary, mengoptimalkan uang negara untuk peningkatan ekonomi, serta menjadikan laporan keuangan sebagai alat untuk formulasi kebijakan fiskal.
“Opini LKPP WTP merupakan bukti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara yang kita kelola,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hadiyanto mengapresiasi keberhasilan Kanwil DJPb Provinsi NTB menjadi salah satu dari 3 kanwil terbaik di lingkup DJPb dan akan mewakili DJPb.
“Tentu hal ini tidak terlepas dari peran aktif dan kontribusi positif dari seluruh elemen pada Kanwil DJPb Provinsi NTB,” ungkapnya.
Hadiyanto dengan didampingi Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel, Direktur Pelaksanaan Anggaran Tri Budhianto, serta Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB Sudarmanto, turut berkunjung ke KPPN Mataram. Diharapkan profesionalisme jajaran lingkup Kanwil DJPb Provinsi NTB dapat terus dijaga dan menciptakan terobosan baru yang dapat menjadi benchmark bagi para stakeholders dan unit lain di Kementerian Keuangan. (DR/SW)