Liputan Pelantikan/Pengukuhan Pejabat Eselon III dan IV
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo melantik para pejabat Eselon III dan IV lingkup Kantor Pusat , serta lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jakarta, Selasa (6/7), di Gedung Prijadi Praptosuhardjo, Jakarta.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 465/KM.1/UP.11/2010 tentang mutasi dan pengukuhan para pejabat dalam jabatan eselon III dilingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP 07/PB/UP.9/2010 tentang mutasi dan pengukuhan para pejabat eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Dalam Surat Keputusan  Menteri Keuangan tersebut, tercantum 282  nama pejabat Eselon III lingkup Ditjen Perbendaharaan, 124 diantaranya menduduki jabatan baru, bahkan 47 pegawai merupakan pejabat promosi. Sedangkan, 158 pejabat eselon III lainnya adalah pejabat yang dikukuhkan dalam jabatannya sebagai implementasi PMK 101/PMK.01/2008.

Implementasi PMK 101/PMK.01/2008 berdampak pula terhadap pengukuhan 1.119 pejabat eselon IV lingkup Ditjen Perbendaharaan. Mereka dikukuhkan dalam jabatannya tanpa ada pergerakan/ pergeseran daerah tugas (Tour of Area).

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi latar belakang implementasi PMK 101/PMK.01/2008 yang telah ada cukup lama. Sehingga, PMK tersebut baru dapat terealisasi saat ini. Menyikapi hal tersebut, Herry Purnomo dalam arahannya dihadapan para pejabat yang dilantik mengatakan, &rdquo Melihat kondisi itu, kita perlu percepatan regenerasi.&rdquo ungkap beliau.

Masih terkait penerapan PMK 101/PMK.01/2008, perubahan nomenklatur terjadi pada intansi vertical Ditjen Perbendaharaan. Seksi Perbendaharaan pada KPPN, berubah nama menjadi Seksi Pencairan Dana. Kanwil Ditjen Perbendaharaan berubah nama, bila semula Kanwil Ibu Kota Propinsi, saat ini menjadi Kanwil Propinsi. Secara struktur organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengalami perubahan juga. Bidang Pelaksanaan Anggaran (PA) yang semula dibagi menjadi dua bidang, saat ini dirampingkan menjadi satu bidang. Sedangkan, Bidang Pembinaan Perbendaharaan (PP) yang semula hanya satu bidang, saat ini ditambah menjadi dua bidang. Perubahan struktur organisai pada Kanwil merupakan wujud penyesuaian fungsi Ditjen Perbendaharaan yang akan lebih banyak memerankan fungsi pembinaan, atau dalam kata lain sering disebut fungsi &lsquoguru&rsquo.

Sementara itu, menyinggung masuknya sebelas pejabat eselon III yang baru di kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Herry Purnomo mengataka, &ldquoKita mulai mengisi posisi di Kantor Pusat dengan yang muda-muda, karena saya menginginkan Kantor Pusat itu bisa lebih dinamis.&rdquo  Bahkan dengan santai beliau melanjutkan, &ldquoMakanya yang saya masukin ke Direktorat PKN ini, kalau tidak bisa mempercepat penyelesaian pekerjaan, kita keluarin lagi aja.&rdquo Ujar beliau disambut senyum para pejabat yang ada pada saat itu.

Dinamisasi organisasi menjadi salah satu poin penting juga dalam arahan Dirjen Perbendaharaan. Penyesuaian peran dan fungsi seiring konsepsi reformasi keuangan negara, meniscayakan perubahan organisasi. Herry Purnomo mengatakan &ldquoDalam satu- dua tahun ini kita harus melakukan perombakan-perombakan.&rdquo Lebih lanjut beliau mencontohkan, &ldquoDi KPPN juga demikian, sebagai contoh bahwa nanti penerimaan itu akan dipusatkan, tidak lagi melalui KPPN penatausahaannya. Nah, ini harus kita siapkan.&rdquo Beliau mengingatkan.

Berkaitan dengan penyesuaian peran dan fungsi sebagai kebutuhan organisasi, instansi verticalDitjen Perbendaharaan  tidak akan kehilangan pekerjaan, melainkan akan mendapat tugas dan wewenang yang baru. Konsep revitalisasi KPPN saat ini sendiri tengah disusun. Begitu juga, penguatan fungsi Kanwil dalam memerankan fungsi pembinaan.  &ldquoJangan sampai teman-teman di KPPN nanti mengatakan, pekerjaan saya diambil lagi. Kita bisa menciptakan tugas-tugas baru.&rdquo Demikian beliau menjamin.

Usulan Ditjen Perbendaharaan untuk menambah satu unit eselon II baru, yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Peraturan Perbendaharaan sampai dengan saat ini belum mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Direktorat tersebut dirancang untuk menerima complain atas jaminan pelayanan.

Herry Purnomo juga menyampaikan tekad dari Menteri Keuangan yang baru, Agus Martowardjoyo, bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti. Agus Martowardjoyo mengiginkan bahwa remunerasi sesuai dengan produktifitas. Beliau tidak menginginkan ada pengangguran tidak kentara di Kementerian Keuangan.

Menutup arahannya, Herry Purnomo berharap pada pejabt yang baru dilantik agar memahami tugas baru dengan cepat (Fast Learning dan continues learning), mengembangkan kemampuan leadership, mampu dalam mengelola dan mengembangkan SDM, menciptakan teamwork  yang solid, dan mematuhi Kode Etik dan disiplin Pegawai.

Oleh : Novri H.S Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan