Medan, perbendaharaan.go.id, -Bertempat di Ballroom Hotel Santika Dyandra Medan, Rapat Koordinasi Tingkat Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan pada tanggal 8 s.d 10 Februari 2014. Rakor yang mengambil tema: &ldquoDengan SPAN Kita Bisa&rdquo, dihadiri oleh para pejabat eselon 3 dan eselon 4 Kanwil dan sebelas KPPN di wilayah Sumatera Utara. Rapat dibuka oleh Plt Kepala Kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Syahril Anwar. Dalam sambutan sekaligus keynote speech, Syahril memaparkan hasil Rapimtas Ditjen Perbendaharaan yang diselenggarakan di Magelang dan Jakarta, di antaranya kebijakan-kebijakan strategis yang akan dilaksanakan Ditjen Perbendaharaan di tahun 2014, yaitu Reviu Pelaksanaan Anggaran, Kajian Fiskal Regional, penyelesaian SP2D retur, monitoring kiriman uang, pengembangan Sistem MPN G-2, persiapan penerapan akuntansi akrual, serta penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah. Selain itu, Syahril juga menekankan bahwa dalam rangka pelaksanaan Piloting SPAN pada Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Utara, banyak hal yang perlu dipersiapkan, tidak hanya dari pihak KPPN selaku Kuasa BUN akan tetapi juga dari pihak Satuan Kerja dan Perbankan selaku mitra KPPN. Oleh karena itu, Syahril mengajak seluruh kepala KPPN beserta jajarannya untuk berusaha semaksimal mungkin mensukseskan piloting SPAN yang akan dimulai pada tanggal 17 Februari 2014.

Rapat Koordinasi kali ini terasa istimewa, karena Direktur Jenderal Perbendaharaan, Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Kabag Administrasi Kepegawaian, Kabag Organisasi dan Tata Laksana, dan Kabag Umum Setditjen Perbendaharaan, serta Kasubdit Dabantek Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kepala Seksi Transformasi Perangkat Keras Subdit Transformasi TI Direktorat Transformasi Perbendaharaan dan Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah bersedia hadir untuk menjadi narasumber.

Dalam pengarahannya, Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana mengharapkan adanya feedback yang konstruktif dari KPPN dalam pelaksanaan Piloting SPAN yang akan dilaksanakan di Sumatera Utara untuk penyempurnaan sistem yang baru. Migrasi dari sistem lama ke sistem baru kemungkinan akan memperlambat pelayanan KPPN kepada satker. Untuk itu, diperlukan kerja keras seluruh pegawai KPPN untuk segera beradaptasi terhadap perubahan dan melakukan pembinaan kepada satker. Dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada satker, Sesditjen juga menjelaskan langkah Kantor Pusat untuk membuat standar pelayanan sesuai dengan standar internasional ataupun ISO. Dengan adanya standar dimaksud, maka pelayanan yang diberikan dapat terukur. Beliau juga menyatakan bahwa Kanwil dapat mengoptimalkan peran tenaga Regional Economist dan proaktif melakukan program-program yang bermanfaat tanpa harus menunggu arahan dari pusat. Berbagai perubahan yang dihadapi Ditjen Perbendaharaan tersebut harus disertai dengan perubahan budaya kerja terutama perubahan pola pikir bagi para pegawai. Terkait tugas dan fungsi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan beliau menyatakan bahwa sudah saatnya Kanwil untuk berperan lebih. &ldquoTugas Kanwil salah satunya adalah melaksanakan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Kajian Fiskal Regional. Untuk itu kami berharap bahwa Kanwil tidak hanya menyajikan angka-angka belaka namun juga dapat menganalisa makna dibalik angka-angka tersebut&rdquo lanjut beliau.

Acara kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang dibagi dalam dua panel. Panel pertama dengan narasumber dari Setditjen Perbendaharaan, yaitu Kabag Administrasi Kepegawaian Teguh Dwi Nugroho, Kabag Umum Heru Pudyo Nugroho, dan Kabag Organisasi dan Tata Laksana Syafriadi, dengan materi kebijakan-kebijakan strategis tahun 2014 baik di bidang kepegawaian, organisasi, maupun sarana prasarana di Ditjen Perbendaharaan. Panel kedua diisi dengan pemaparan dari Kasubdit Dabantek Direktorat Pelaksanaan Anggaran Tri Budhianto, Kepala Seksi Transformasi Perangkat Keras Subdit Transformasi TI Direktorat Transformasi Perbendaharaan Tri Widiyono dan Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Hari Winarno. Materi yang disajikan adalah Reviu Pelaksanaan Anggaran, persiapan-persiapan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan piloting SPAN di Sumatera Utara, dan knowledge sharing implementasi piloting SPAN tahap I yang telah dilaksanakan pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Dalam kedua panel ini, terjadi interaksi yang menarik antara para narasumber dan peserta rakor. Para peserta mendapat banyak kesempatan untuk menceritakan kendala-kendala yang dihadapi di wilayah dan mendapatkan solusi permasalahan mereka. 

Terakhir, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowirjono dalam arahan sekaligus penutupan acara Rapat Koordinasi menjelaskan peran strategis Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan di daerah yang memerlukan perubahan cara kerja pegawai dari yang bersifat klerikal menjadi analitikal. Dirjen Perbendaharaan juga mengingatkan agar semua pihak berkontribusi maksimal dalam pelaksanaan piloting SPAN, dan pelaksanaan program SAKTI yang melibatkan puluhan ribu satker. &ldquoApabila SPAN berhasil, maka kita akan mendapatkan trust dari publik&rdquo kata beliau.

Terkait penyusunan Kajian Fiskal Regional beliau menyatakan bahwa Kanwil dan KPPN agar menjalin hubungan yang harmonis dengan Pemda dan penyedia data seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Dinas-dinas di Pemda. &rdquoSinergi dan komunikasi data antara KPPN, Kanwil dan Kantor pusat agar lebih ditingkatkan. Disamping itu, Kanwil agar dapat memanfaatkan keberadaan regional economist secara optimal dalam penyusunan kajian&rdquo Lanjut beliau

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen PBN Prov. Sumatera Utara