Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Bertempat di Grand Hall Gedung Dhanapala, Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran yang dihadiri oleh kementerian/lembaga kembali diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Rapat yang dibuka oleh sambutan Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono membahas tentang garis besar pelaksanaan APBN di tahun 2015 ini.
Dalam sambutannya, Marwanto menekankan bahwa APBN 2015 ini harus mampu mendorong target-target pembangunan dan pendistribusiannya harus merata agar dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, terutama masyarakat dengan penghasilan rendah. &ldquoKita hanya memiliki anggaran sebesar 2000 Trilyun, itu pun masih terbagi untuk belanja rutin dan pembangunan. Oleh karena itu, setiap rupiah dalam APBN harus betul-betul kita monitor pelaksanannya agar dapat memenuhi kesejahteraan rakyat,&rdquo kata Marwanto. Hal lain yang menjadi fokus adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memanfaatkan porsi APBN.
Permasalahan lain yang dibahas adalah realisasi belanja K/L yang menumpuk di akhir triwulan IV dan pertanggungjawaban pelaksanaan UP dan TUP oleh Kementerian/Lembaga. UP dan TUP yang diminta oleh satker tidak digunakan sesuai dengan kesepakatan awal, misalnya satker meminta penambahan UP/TUP dengan jumlah besar, namun tidak dapat mempertanggungjawabkan secara tepat waktu yaitu 30 hari. Permasalahan lain yang ditemukan dalam pelaksanaan UP/TUP adalah terdapat indikasi penyimpangan dana TUP diluar rekening bendahara pengeluaran pada rekening koran suatu satker. Marwanto menghimbau agar satker-satker kembali melihat aturan yang ada karena semakin banyaknya UP/TUP yang dikelola tidak sesuai dengan peraturan. Satker juga dihimbau agar melakukan analisa untuk melihat kualitas belanja yg dilakukan, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan dan apakah sudah efektif dan efisien.
Kontributor : Mila Karina
