Melalui Rapat Kerja Lingkup kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Kita Tingkatkan Kecepatan Pelaporan Pelaksanaan APBN Tahun 2011.
Ternate,perbendaharaan.go.id – Kecepatan penyelesaian laporan pelaksanaan APBN tahun 2011 menjadi target utama Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara. Hal itu terungkap saat rapat kerja yang diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2011 di ruang rapat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Malut.
Rapat kerja lingkup Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara ini dihadiri para pejabat eselon tiga dan empat lingkup Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara. Dibahas di dalamnya berbagai permasalahan dan capaian program kerja tahun anggaran 2010 serta program kerja lingkup Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011. Kepala Kanwil DJPB Prov Malut, Haryana, dalam sambutannya mengatakan bahwa rapat kerja dilaksanakan di awal tahun agar dapat segera melakukan evaluasi apa yang menjadi kelemahan, kekurangan pelaksanaan program kerja TA 2010 dan mempersiapkan program kerja untuk TA 2011. Di samping itu juga menyampaikan bagaimana langkah dan upaya-upaya ke depan agar laporan yang disampaikan kanwil DJPB Prov. Malut akurat, andal dan tepat waktu.
Dalam arahannya Haryana juga mengingatkan bahwa kanwil, KPPN dan satker lingkup kerja KPPN Kanwil DJPB Prov. Maluku Utara harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi agar terjadi percepatan pencairan dana.
“Ini (penyerapan anggaran-red) merupakan salah satu IKU Kementerian Keuangan yang sekaligus merupakan IKU Ditjen Perbendaharaan. Penyerapan anggaran merupakan tugas satuan kerja di luar kendali Kementerian Keuangan. Namun ia menjadi IKU DJPBN, sehingga tetap menjadi salah satu titik bagi kinerja kita,” kata Haryana.
Sebagai oleh-oleh Rapimtas di Bali, dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Perbendaharaan menginstruksikan agar pencairan dana untuk program kemiskinan dan perlindungan sosial agar dipercepat. Oleh karena itu segera dilakukan pembinaan dan koordinasi dengan satker-satker yang memiliki program tersebut.
Beliau juga menyampaikan bahwa KPPN merupakan ujung tombak dalam penyusunan laporan APBN yang nantinya akan dikonsolidasikan di Kanwil DJPBN. Semua laporan sangat berguna untuk mengetahui kondisi APBN, bahkan sampai tingkat DPR. Laporan diharapkan dapat disusun secara andal, akurat dan dapat diterima tepat waktu.
Menurut Haryana, DIPA merupakan daftar rencana kerja satker. Kapan kegiatan akan dilaksanakan dan kapan dana akan dicairkan sangat berkaitan dengan DIPA ini.
“Ini merupakan tugas satker sekaligus tatangan bagi DJPBN. Apakah halaman III DIPA telah sesuai dengan kenyataan. Keuangan negara sifatnya terbatas, maka satker diharapkan menerapkan AFS dengan baik. Karena bisa saja suatu saat pemerintah juga kekurangan uang, sehingga bisa terjadi SPM tidak dapat diterbitkan SP2D,” paparnya.
“Kita harus bersinergi antar bagian, jangan menciptakan kotak-kotak dan menciptakan tembok yang tinggi. Kita harus menghilangkan sekat-sekat diantara kita, kita tidak menutup pekerjaan kita tetapi harus membuka diri untuk orang lain agar dapat mengetahui apa pekerjaan kita,” kata Haryana menutup sambutannya.
Oleh:Bambang Sadewa – Kontributor Kanwil DJPBN Maluku Utara
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan
- Regional
- Dilihat: 3225