Liputan sosialisasi Perdirjen no 80 dan 89 tahun 2011
Medan, djpbn.kemenkeu.go.id - “LKPP WTP bukan suatu hal yang mustahil untuk disandang. Semua berpulang dari kesungguhan pemangku kepentingan dalam meraihnya,” kata Kepala KPPN Medan I, Ria Hot Juanita Simbolon, saat membuka acara sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan, Selasa (6/3) di Medan. “Pencairan dana melalui penerbitan SPM harus sesuai rencana yang tercermin pada : tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, lengkap dan benar pengisian lampirannya. Penyampaian rekonsiliasi mesti disiplin dalam waktu dan pengisian semua elemen yang diperlukan dalam pelaporan. Satker pintar, KPPN lancar, LKPP semakin bersinar dengan predikat WTP”, lanjutnya.
Sosialisasi diadakan dalam 2 (dua) angkatan. Angkatan pertama tanggal 6 Maret 2012. Angkatan kedua pada tanggal 7 Maret 2012. Materi disampaikan oleh Kepala KPPN Medan I, Seksi Verifikasi dan Akuntansi, dan dua pelaksana dari Seksi Verak.
Pemateri pertama Kusnedi, Kasi Verak, menyampaikan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Data Satker Tahun Anggaran 2011. Dalam rekonsiliasi antara satker dengan KPPN ada trend yang semakin membaik dari bulan ke bulan. Kenyataan ini dapat dilihat dari jumlah SP2LK yang diterbitkan oleh KPPN semakin sedikit. Ke depannya pelayanan rekonsiliasi diharapkan tidak harus menunggu bulan berkenaan berakhir, yang penting di satker tidak ada lagi transaksi pada bulan pelaporan baik belanja maupun setoran.
Ria Hot Juanita Simbolon memaparkan bahwa ada sebagian akun pada PER-80/PB/2011 yang sudah tidak digunakan lagi. Ada restrukturisasi akun belanja, pendapatan, dan transfer pada peraturan tersebut. Kepala KPPN Medan I itu menjelaskan tentang penambahan dan perubahan uraian atau penjelasan akun serta penajaman uraian pada beberapa akun.
Supardi, sebagai pemateri ketiga menyampaikan PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada KPPN. Dijelaskan bahwa KPPN dilarang melakukan perbaikan database aplikasi SP2D sebelum menerima ADK koreksi SPM dari Satker. Koreksi tidak dapat dilakukan terhadap data SPM yang mengakibatkan jumlah uang baik jumlah total pengeluaran, jumlah total potongan dan/atau jumlah bersih dalam SPM.
Pemateri terakhir, Warnoto, mengulas tentang aplikasi SAKPA dari perubahan terhadap aplikasi sebelumnya, cara install aplikasi, merekam revisi DIPA, meng-input neraca, sampai dengan pendistribusian Laporan Keuangan. SPAN dan SAKTI diperkenalkan agar satker siap dalam menghadapi perubahan.
Ada 168 Satker dari berbagai Jenis Kewenangan yang menjadi mitra kerja KPPN Medan I. Semua berkomitmen akan bekerja maksimal untuk melaksanakan amanat Perdirjen Perbendaharaan sesuai arahan yang disampaikan oleh Kepala KPPN Medan I.
Acara sosialisasi berjalan lancar sesuai harapan. Dapat diindikasikan dengan banyaknya peserta yang hadir serta aktifnya peserta dalam bertanya baik saat sosialisasi maupun selesai acara. Peserta yang mengerjakan pretest dan postest terlihat begitu serius, lancar, dan tepat waktu.
Segala kewajiban dan tugas pekerjaan akan terasa ringan dan berjalan lancar apabila diniatkan untuk ibadah dengan saling bekerjasama serta tidak menumpuk-numpuk pekerjaan di akhir tahun. “Mari sama-sama berkomitmen untuk melangkah maju dan bekerja lebih keras lagi agar Laporan Keuangan di semua Kementerian menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ungkap Kepala KPPN Medan I, Ibu Ria Hot Juanita Simbolon mengakhiri acara sosialisasi.
Oleh : Warnoto - Kontributor KPPN Medan I
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan
- Regional
- Dilihat: 3096