Liputan Workshop Percepatan Penyerapan dan Efektifitas Anggaran Belanja TA. 2012
Palangkaraya, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Workshop Percepatan Penyerapan dan Efektifitas Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2012, Selasa (10/7), di Aula Kanwil. Acara ini didesain dengan suasana serius dan santai sekaligus coffe morning, untuk menjalin komunikasi dengan para stakeholder Ditjen Perbendaharaan lingkup Kalimantan Tengah. Workshop ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor, Djoko Wihantoro dan juga dihadiri Kepala Perwakilan BPK dan Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Tengah.

Workshop ini bertujuan untuk melakukan monitor dan evaluasi pelaksanaan anggaran dari satuan kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalteng. Pada workshop ini disampaikan sejauh mana penyerapan anggaran yang berasal dari APBN pada Provinsi Kalimantan Tengah hingga Triwulan II (Semester I). Target pemerintah pusat pada semester I penyerapan anggaran pada 40%, sedangkan pada lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalteng penyerapan baru mencapai 34%. Satker yang diundang pada workshop ini adalah satker yang penyerapannya sudah melebihi target, dan satker yang penyerapannya jauh di bawah target. Komposisi peserta workshop ini diharapkan dapat menjadikan diskusi lebih menarik karena bisa memfasilitasi sharing dan upaya perbaikan kinerja penyerapan berdasarkan pengalaman antar satker.

Pada kesempatan ini Djoko Wihantoro menekankan pentingnya penyerapan anggaran yang sehat dan tidak menumpuk di akhir tahun. Menurutnya, kinerja penyerapan anggaran yang sehat akan menstimulus kegiatan-kegiatan ekonomi dan produksi di masyarakat. Pembangunan infrastruktur, pengadaan barang, dan pelaksanaan pelayanan administrasi publik yang baik itu semua akan memicu pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi kendala satker dalam penyerapan anggaran sebagaimana disampaikan pada workshop ini, antara lain terblokirnya pagu DIPA Satker, dengan bobot cukup signifikan. Adanya penundaan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Eselon I satker yang bersangkutan, dan belum ada tindak lanjut yang disampaikan hingga akhir semester I, menjadi kendala lainnya. Selain itu, Adanya laporan dari satker yang sesungguhnya sudah melaksanakan lebih dari 40 % pagu DIPA Satker. Namun pelaksanaan anggaran tersebut (pengajuan SPM ke KPPN) dilakukan pada awal bulan Juli, sehingga bobot penyerapan tersebut tidak masuk ke semester I, melainkan pada triwulan III.

Menanggapi kendala-kendala tersebut, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran, Sjarif Donovan, menyampaikan beberapa tips sederhana namun sering dilupakan, yang dapat membantu satker mencapai target penyerapan anggaran. Sjarif menyarankan agar mendahulukan belanja barang persediaan yang akan digunakan selama setahun operasional unit kerja. “Tidak ada bedanya belanja toner printer bulan Februari dengan belanja toner printer bulan September, jadi mengapa harus ditunda?” analoginya.

Lanjutnya, Eselon II Wilayah (Kanwil) tingkat provinsi melakukan koordinasi dengan satker-satker dibawahnya, terutama yang memiliki pagu besar dan berkontribusi signifikan terhadap bobot penyerapan anggaran. Upaya ini akan lebih memaksimalkan penyerapan anggaran secara kumulatif pada lingkup provinsi.

Kemudian, Sjarif juga meminta agar mengupayakan secara maksimal pencairan dilakukan tidak sampai awal triwulan III. Pelaksanaan lelang yang molor karena persyaratan-persyaratan tertentu tidak dipenuhi adalah kendala umum yang terjadi sehingga pengajuan SPM ke KPPN sudah masuk periode triwulan III. Untuk masalah ini Sjarif Donovan menganjurkan agar KPA dan PPK mengawasi langsung jadwal pelaksanaan lelang dan koordinasi yang baik dengan KPPN, agar pengajuan SPM bisa dilakukan maksimal akhir Juni.

Pada kesempatan ini, Djoko Wihantoro juga memberikan kesempatan kepada Kepala perwakilan BPK dan Kepala BPKP untuk menyampaikan informasi dan arahan yang dapat membantu para satker dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

Oleh: Eko Sumando -Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalteng