Liputan Workshop Upaya Peningkatan Kualitas LKPD untuk Meraih Opini WTP Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan workshop dengan tema “Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)”, Rabu (26/9) di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Workshop diikuti oleh para pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Inspektorat di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kepala Seksi Vera KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Jumlah keseluruhan peserta sebanyak 34 orang.

Acara work shop kali ini merupakan salah satu upaya dari jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk membangun sinergi dengan seluruh pemerintah daerah yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara dimulai pukul 09.30 WIB dengan pemaparan dari 3 orang narasumber yaitu Hendro Baskoro - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Bambang Wisnu Handoyo Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset D.I. Yogyakarta dan Muhammad Masykur-Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah-Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta dengan moderator Haris Budi Susilo -Kabid Aklap Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Pemaparan pertama disampaikan Hendro Baskoro mengenai Implementasi PMK Nomor: 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP). Narasumber menjelaskan bahwa PUSAP adalah hal yang sangat baru sebagai pedoman dalam penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah (Pasal 6 ayat (2) PP No.71/2010 ).

Selanjutnya untuk paparan sesi kedua berupa testimoni Success Story dari Bambang Wisnu Handoyo Kepala DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Upaya Meraih Opini Terbaik Wajar Tanpa Pengecualian. Ia menyebutkan bahwa Opini atas Laporan Keuangan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010 dan 2011 adalah Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Narasumber menuturkan bahwa salah satu strategi meraih Kewajaran atas LKPD adalah dengan membangun Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SPKD) yang sehat dan transparan. Pemerintah D.I. Yogyakarta mulai tahun 2011 telah memiliki Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang berbasis web yang bisa diakses secara online. Selanjutnya Kepala DPPKA Provinsi D.I. Yogyakarta mengingatkan kepada seluruh peserta workshop tentang pentingnya pengelolaan aset (Barang Milik Daerah) karena hampir 90% LKPD yang meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP) terkait kurang memadainya pengelolaan aset.

Bambang Wisnu Handoyo menegaskan lebih lanjut bahwa dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan pemerintah daerah terkait pengelolaan aset ini dari mulai penunjukan petugas pengelola barang yang kompeten, administrasi BMD yang tertib sesuai ketentuan, transparan, penilaian yang wajar dan pengungkapan yang memadai (full disclosure) atas BMD yang disajikan dalam Neraca.

Narasumber ketiga yaitu Muhammad Masykur dari Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta memaparkan strategi-strategi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah guna meraih dan mempertahankan kualitas LKPD dengan opini terbaik WTP dari sudut pandang Aparat Pengawas Internal.

Acara work shop semakin meriah dengan sesi tanya jawab seputar permasalahan LKPD dan upaya –upaya untuk mewujudkan LKPD di seluruh wilayah Provinsi DIY di tahun 2012 dapat mencapai opini terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP).

Pada akhir acara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta- Hendro Baskoro mengharapkan agar dengan diselenggarakannya acara work shop bisa semakin memperkuat sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta selaku Kuasa BUN di daerah dengan seluruh pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan selaras dengan predikat “keistimewaan” Yogyakarta.

Hendro Baskoro juga mengharapkan adanya tindak lanjut dari workshop ini dengan kegiatan-kegiatan lanjutan seperti pembentukan forum komunikasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan BPKP dan seluruh pemerintah daerah ataupun forum komunikasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan BPK, BPKP dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kontributor : Martina Sri Mulyani – Kontributor Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I.Yogyakarta