Liputan Forum Group Discussion (FGD) Percepatan Penyerapan Anggaran dan Langkah Langkah Mengatasi Penumpukan Penyampaian SPM ke KPPN pada Akhir Tahun Anggaran 2012.
Jogjakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Sampai dengan akhir Triwulan III TA 2012 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mencatat realisasi anggaran satker lingkup wilayah pembayaran KPPN Jogja, KPPN Wates dan KPPN Wonosari sebesar Rp 4,543,190,138,815 atau 54,8% dari pagu Rp 8,290,083,695,050 yang tersebar di 48 Kementerian/Lembaga. Jumlah realisasi anggaran ini masih belum mencapai target penyerapan tingkat nasional yang ditentukan yaitu sebesar 60 %.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Hendro Baskoro pada acara pembukaan Forum Group Discussion (FGD) Percepatan Penyerapan Anggaran dan Langkah-Langkah Mengatasi Penumpukan Penyampaian SPM ke KPPN pada akhir TA 2012, Rabu (24/10) di Aula Lantai III Kanwil DJPB Provinsi DIY. Sebelum mengakhiri sambutannya Hendro Baskoro menyampaikan rencana validasi DIPA TA 2013 yang tidak lagi dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan melainkan oleh Ditjen Anggaran dalam rangka meningkatkan pelayanan. Terakhir Dirinya berpesan agar kita semua mempunyai semangat dan sensitivitas yang tinggi untuk dapat meningkatkan penyerapan anggaran, sehingga APBN yang terbatas ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman arti pentingnya penyerapan anggaran kepada satker, memberikan solusi terhadap permasalahan penyerapan anggaran, melakukan evaluasi dan langkah-langkah untuk mempercepat proses penyerapan, serta mengantisipasi penumpukan penyampaian SPM ke KPPN pada akhir tahun anggaran ini diselenggarakan di tiga lokasi yaitu : di KPPN Wonosari tanggal 18 Oktober 2012 dengan peserta semua satker lingkup pembayaran KPPN Wonosari yaitu 61 satker, di KPPN Wates tanggal 22 Oktober 2012 dengan peserta semua satker lingkup pembayaran KPPN Wates yaitu 47 satker, dan di Kanwil DJPB Provinsi DIY tanggal 24 Oktober 2012 dengan peserta satker yang sampai dengan akhir triwulan III realisasi anggarannya masih dibawah 40% yaitu 49 satker.
Acara Forum Group Discussion (FGD) berjalan dengan tertib sesuai dengan apa yang diharapkan, terjadi interaksi yang baik antara nara sumber dengan para peserta. Diawali dengan review alokasi anggaran dan progress report penyerapan anggaran TA 2012 oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Hendro Baskoro, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan percepatan realisasi dan pengajuan SPM oleh Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Yogyakarta Nur Arif Nuryanto. Acara diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab permasalahan seputar penyerapan anggaran dan antisipasi penumpukan penyampaian SPM ke KPPN pada akhir tahun anggaran.
Masalah yang selama ini menyebabkan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target antara lain sebagaimana hasil survey yang telah dilaksanakan terhadap 62 satker menunjukkan bahwa tingkat pemahaman satker terkait pelaksanaan anggaran sebesar 75%. Yang masih perlu mendapat perhatian adalah klasifikasi penyelesaian hak tagih yang hanya mencapai 55%, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam PMK Nomor : 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban
APBN pada Satker belum dilaksanakan dengan baik.
Berdasarkan hasil diskusi dicapai kesepakatan solusi pemecahan masalah yang segera ditindaklanjuti baik itu oleh satker, KPPN, maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk proses percepatan penyerapan anggaran.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta bersama KPPN menyatakan siap untuk bekerja sama dalam melakukan pendampingan dan edukasi kepada semua satker yang mempunyai masalah penyerapan anggaran, sehingga diharapkan sampai dengan akhir tahun nanti semua satker bisa mencapai realisasi diatas 90%.
Oleh : Evan Himawan, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.
