Rapat Kerja Regional Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan APBN Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id—Hari-hari setelah reformasi telah mengubah banyak hal di negeri ini. Salah satunya, antrean yang ingin dijadikan pejabat keuangan tak lagi sesemarak era Orde Baru dulu. “Dulu, saat saya masih di kabupaten, banyak yang mendekati dan bilang ingin dijadikan PPK atau bendahara (satuan kerja). Sekarang, orang kalau ditunjuk jadi PPK atau bendahara, “Nanti dulu, Pak”, ada KPK katanya,” kelakar Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Moch. Saleh Lasata, saat membuka Rapat Kerja Regional Tahun Anggaran 2013, Selasa (10/9), di Kendari.

Tahun anggaran 2013 tinggal tersisa empat bulan, tetapi serapan anggaran hingga Agustus baik untuk dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, maupun urusan bersama di Provinsi Sulawesi Tenggara masih di bawah target nasional sebesar 55%. Menurut Lasata, capaian tersebut relatif mengkhawatirkan.

Banyak faktor yang jadi penyebab tersendatnya realisasi anggaran. Salah satu faktor yang terbanyak ditemui adalah dukungan administrasi yang terlambat. “Misalnya, faktor manusia. Dalam arti, adanya pergantian pejabat seperti bupati. Bupati ganti, lalu PPK dan bendahara terlambat ditentukan. Ini kadang jadi kendala,” tutur Lasata.

Lasata mengingatkan, penyerapan anggaran adalah ihwal bakti pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku wakil Kementerian Keuangan di daerah beserta seluruh kementerian/lembaga di Sulawesi Tenggara diharapkan agar berkoordinasi sehingga sampai akhir tahun nanti anggaran dapat terserap minimal 95%. “Buat langkah terobosan! Supaya anggaran dapat cepat terserap, dan tentunya dengan tetap memperhatikan koridor aturan yang ada dan tetap berkualitas,” imbau Lasata.

Senada dengan Lasata, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Penanggung Jawab Acara, Tiarta Sebayang, dalam keynote speech-nya menyampaikan, “Dengan adanya rapat kerja regional ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja dan pelaporan keuangan dana APBN Tahun Anggaran 2013 dalam rangka memperkuat kontribusi terhadap pembangunan di Sulawesi Tenggara.”

Dalam kesempatan yang sama, Saleh Lasata bersama dengan Tiarta Sebayang juga menyerahkan penghargaan Treasury Award kepada satuan-satuan kerja yang memiliki kinerja anggaran dan laporan keuangan terbaik. Sesuai penilaian Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, satuan kerja dengan laporan keuangan terbaik adalah Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, kinerja anggaran terbaik kategori belanja barang adalah Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sultra, kinerja anggaran terbaik belanja modal adalah Bandar Udara Beto Ambari di Buton, dan kinerja anggaran terbaik kategori belanja bantuan sosial adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kab. Buton.

Oleh: Agustina Rahayuningtyas dan Affandi Pattangai – Kontributor Kanwil DJPBN Prov. Sultra
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan