Liputan Acara Serah Terima Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Anggota/PNS Polri
Pekanbaru, djpbn.kemenkeu.go.id - Ditengah pekatnya asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru yang dari sisi kesehatan sudah masuk kategori “berbahaya” namun tidak menyurutkan niat dan langkah untuk senantiasa bersinergi di Bumi Lancang Kuning ini, melalui acara “Serah Terima Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Anggota/PNS Polri dari KPPN kepada Satker Polri Lingkup Polda Riau” (11/03).

Serah terima yang dikoordinasikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau meliputi pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai dari 3 (tiga) KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau yaitu KPPN Pekanbaru, KPPN Dumai dan KPPN Rengat kepada 35 Satker Polri Lingkup Polda Riau dengan jumlah pegawai seluruhnya 10.118 pegawai, terdiri atas 9.728 anggota dan 390 PNS Polri. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau R.M.Wiwieng Handayaningsih dan Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Riau Brigjen Polisi Condro Kirono.

Dalam UU No.1 Tahun 2004 K/L (Satker) mempunyai kewenangan terkait pengelolaan keuangan negara, Salah satu kewenangan itu adalah “kewenangan ordonansering” yaitu kewenangan untuk menguji, membebankan dan memerintahkan pembayaran termasuk Belanja Pegawai khususnya gaji, yang semula dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan (KPPN) sudah diserahkan/dialihkan kepada K/L (Satker), namun demikian pengelolaan administrasinya selama ini masih menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh KPPN.

Setelah berjalan hampir 5 tahun hingga saat ini, pengelolaan administrasi belanja pegawai yang dikelola oleh masing-masing Satker pada K/L telah terlaksana dengan baik dan tertib serta didukung dengan penggunaan aplikasi yang sama dan seragam untuk seluruh Satker yaitu Aplikasi Gaji PNS Pusat (Aplikasi GPP). Sebagai tahap berikutnya, kini tiba gilirannya pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai bagi seluruh Satker di lingkungan POLRI.

Proses pengalihan ini didukung dengan penggunaan program aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yaitu Aplikasi Belanja Pegawai Polri (Aplikasi BPP) untuk Anggota Polri dan Aplikasi Gaji PNS Pusat (Aplikasi GPP) untuk PNS Polri. Untuk melaksanakan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai dengan baik dan akurat, Kuasa PA diminta untuk segera menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dengan Surat Keputusan.

Akuntansi Berbasis Acrual secara penuh akan mulai diterapkan pada tahun 2015, mempersiapkan implementasi sistem baru itu direncanakan mulai bulan Agustus 2014 nanti akan diadakan workshop PPAKP (Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah) dengan materi pokok akrual basis, masing-masing angkatan selama 5 hari. Dukungan dari para Kuasa Pengguna Anggaran sangat diperlukan agar pada saatnya nanti dapat menugaskan petugas penyusun laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ada pada satker masing-masing untuk secara aktif mengikuti workshop dimaksud.

Pengalihan ini adalah sebuah komitmen bersama agar kedepan pengelolaan administrasi belanja pegawai POLRI di Lingkup Polda Riau akan lebih tertib, transparan dan akuntabel serta tepat sasaran. “Apabila dalam pelaksanaannya secara teknis masih terdapat kendala agar segera berkonsultasi dan tidak segan-segan meminta bimbingan dari KPPN mitra kerja masing-masing”, Kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau R.M. Wiwieng Handayaningsih.

Kapolda Riau menyampaikan atas nama seluruh pimpinan di jajaran Polda Riau mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara serah terima pengelolaan administrasi belanja pegawai Anggota/PNS Polri ini. Dukungan penuh diberikan untuk pengalihan sebagai tindak lanjut dari pengalihan kewenangan yang telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan negara. Kapolda juga mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dari jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau terhadap seluruh satker Polri lingkup Polda Riau. Dukungan dimaksud terkait dengan pencairan anggaran yang cepat tidak hanya belanja pegawai tapi juga belanja lainnya, sehingga operasionalisasi tugas sehari-hari dari Satker Polri Lingkup Polda Riau telah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kapolda Riau juga berharap dukungan dan kerjasama yang telah baik ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi terlebih di tahun 2014 ini adalah tahun politik yang ditandai dengan akan berlangsungnya Pesta Demokrasi yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 dan dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Tugas pengamanan yang diemban Polri tentunya akan membutuhkan dukungan dana melalui pencairan anggaran yang cepat dan lancar. Oleh karena itu bimbingan dan konsultansi dari jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN terhadap Pengelola Keuangan pada seluruh Satker Polri di jajaran Polda Riau selalu diharapkan.

Setelah acara sambutan dilanjutkan dengan pemaparan singkat tentang “Mekanisme Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Anggota/PNS Polri Pasca Pengalihan” yang disampaikan oleh Burhani AS, Kepala KPPN Pekanbaru mewakili Kepala KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau. Dalam paparan singkatnya Kepala KPPN Pekanbaru menekankan pada tugas dan wewenang masing-masing pejabat pengelola keuangan pada Satker terkait dengan belanja pegawai, terutama tugas PPABP yang tidak hanya sebatas penginputan mutasi kepegawaian dan pembuatan daftar gaji tapi lebih dari itu menyangkut manajemen pengelolaan administrasi belanja pegawai secara keseluruhan. Disamping itu juga dijelaskan bagaimana alur pengujian belanja pegawai baik pada Satker maupun pada KPPN sampai diterbitkannya SP2D dan dikirimkan ke Bank untuk selanjutnya ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai. Paparan singkat ini ditutup dengan penjelasan terkait proses penatausahaan SKPP Anggota/PNS Polri pasca pengalihan.

Setelah itu acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima. Acara serah terima ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis Kartu Pegawai Perorangan (KP2) dan dokumen pendukung/dosirnya yang diwakili oleh 4 (empat) Satker yaitu Satker Biro Perencanaan dan Anggaran (RORENA) Polda Riau dan Satker Polresta Pekanbaru untuk mitra kerja KPPN Pekanbaru, Satker Polresta Dumai untuk mitra kerja KPPN Dumai, dan Satker Polres Indragiri Hilir (Inhil) untuk mitra kerja KPPN Rengat. Di penghujung acara yang juga diliput oleh LPP TVRI Pekanbaru ini, ditandai dengan penyerahan Plakat Cindramata dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau kepada Kapolda Riau, demikian pula sebaliknya dan ditutup dengan ramah tamah dan makan siang bersama.

Oleh : Burhani AS. – Kontributor Kanwil DJPBN Provinsi Riau.