Liputan Rapat Koordinasi Pembentukan dan Penandatanganan MoU Forum Komunikasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2014
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id - memberikan ruang knowledge sharing antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan Negara/Daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan acara Rapat Koordinasi Pembentukan dan Penandatanganan MoU Forum Komunikasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Se-Sulawesi Tenggara (05/06). Forum ini membahas tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik dan informasi keuangan terpadu antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Informasi keuangan pemerintah yang komprehensif dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan strategis.

Kegiatan penandatangan MOU tersebut dihadiri oleh seluruh elemen Pemda Sulawesi Tenggara dan kantor vertikal Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Tenggara. Hadir juga Sesditjen Perimbangan Keuangan, Prof. Heru Subiyantoro, M.Sc., Regional Economist Sulawesi Tenggara, Prof. DR. Abdul Hamid Paddu, SE, MA., dan akademisi dari Universitas Halu Oleo, DR. Nasrullah Dali, SE, M.Si., sebagai rangkaian knowledge sharing dalam diskusi panel.

Didalam forum komunikasi itu pemda akan dapat berkontribusi lebih nyata dalam menjawab berbagai tantangan pengelolaan keuangan guna mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik. “Pengelolaan APBN dan APBD yang baik akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan fiskal pemerintah. Untuk itu diperlukan komitmen, konsistensi dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam pengeloaan APBN dan APBD” kata Asisten I Gubernur Sulawesi Tenggara, Saemu Alwi saat memberikan sambutan mewakili Gubernur.

MOU Nota Kesepahaman antara kedua belah pihak yang berisi 3 (tiga) hal pokok, yaitu menghilangkan asymetric information dalam pengelolaan informasi dan analisis fiskal daerah, knowledge sharing berbagai isu fiskal dan akuntansi berbasis akrual, dan pelaksanaan joint events dalam rangka pemutakhiran informasi terkini keuangan pusat dan daerah.

Untuk memberikan pandangan baru dan mengupdate informasi mengenai pendalaman kontribusi fiskal pemerintah daerah dalam konteks Sulawesi Tenggara melalui Kajian Fiskal Regional, kemandirian dan resiko fiskal daerah serta persiapan implementasi akutansi berbasis akrual pada akhir kegiatan dilaksanakan sebuah diskusi panel yang interaktif.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara