Bandung, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat berupaya menselaraskan Laporan Keuangan Pemerintah, data pengelolaan keuangan daerah Sistem Komandan SIKD dan penyusunan Gverment Financial Statistic (GFS).

Keterkaitan tiga elemen tersebut mebutuhkan sinergi yang kuat antara Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perimbangan Keuangan serta Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Mempereratnya telah diselelenggarakan sosialisasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Komandan Versi 2 bagi Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 (10/06).

Menghadirkan expertis yang menangani langsung Sistem Komda SIKD yaitu Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Program Ditjen Perimbangan Keuangan Sandy Firdaus dan staff, peserta dimungkinkan mendapatkan solusi tepat apabila ada masalah mengenai system Komandan. “Salah satu tujuan penyelenggaraan Sistem Komandan SIKD adalah untuk menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional dan membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah sehingga diharapkan dapat memberikan data yang akuntabel dan transparan dalam penyusunan Government Financial Statistic” Ungkap Sandy Firdaus.

Implementasi akuntansi berbasis akrual merupakan kerja bersama berbagai entitas akuntansi pada Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Ditjen Perbendaharaan yang berperan sebagai mitra kerja sekaligus guru. “Pemahaman akan akuntansi pemerintah berbasis akrual menjadi sangat penting, untuk membantu mempertahankan dan/atau meningkatkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Bapak Djoko Wihantoro.

Oleh : Adhitya Ramaputra, Kontributor Kanwil Prov. Jawa Barat