Liputan acara singkronisasi, monitoring dan evaluasi Kanwil DJPBN Provinsi Papua
Jayapura, djpbn.kemenkeu.go.id – Tingkat perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi oleh satuan kerja mencerminkan apakah fungsi-fungsi pemerintah telah berjalan dengan baik atau tidak. Semakin besar tingkat realisasi atas pagu anggaran, maka akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberikan arti bahwa salah satu tujuan kebijakan APBN telah terpenuhi dengan baik, yang juga berarti fungsi pemerintah sudah berjalan dengan baik.
Untuk mendukung hal tersebut, bertempat di Aula Hotel Aero Irian Biak pada tanggal 22-25 November 2010, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua melakukan sinkronisasi dana Dekosentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama T.A 2010 dengan Kepala Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota se Provinsi Papua. Di samping itu, pada kesempatan tersebut, disampaikan pula materi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran kepada para pimpinan satuan kerja.
Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono, dalam paparannya mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Provinsi Papua baru mencapai 74 %. Seharusnya, jika dilakukan penyerapan secara proporsional, pada bulan Nopember 2010 ini sudah mencapai 85 persen, mengingat akhir tahun anggaran 2010 tinggal satu bulan lagi. Monitoring dan evaluasi tersebut penting dilakukan untuk mengetahui dan membantu menyelesaiakan permasalahan yang menghambat penyerapan anggaran. Evaluasi juga diperlukan untuk memberikan rekomendasi langkah perbaikan dalam rangka peningkatan realisasi APBN.
Krey Frederik, Kepala Bidang Pendataan Bappeda Provinsi Papua, yang menjadi moderator pada acara tersebut, meminta agar materi yang disampaikan oleh Kepala Kanwil dapat menjadi perhatian serta dicermati dengan baik oleh seluruh peserta.
Sementara itu, untuk menghindari pembiayaan ganda atas satu kegiatan oleh APBN dan APBD, perlua ada sinkronisasi antara penyelenggaraan program atau kegiatan dana Dekosentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.
Hadir pada acara tersebut adalah Kepala Bappeda Provinsi Kabupaten/Kota se Provinsi Papua. Para peserta memberikan apresiasi positif atas kegiatan itu. Hal ini terlihat dari panjangnya waktu yang dibutuhkan saat sesi tanya jawab antara para peserta rakernis dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua.
Dalam sambutan penutupannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menyampaikan agar kepala bappeda kabupaten/kota dapat membentuk tim Dekosentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama dalam rangka memonitor atau memantau penyerapan anggaran. “Silakan berkoordinasi dengan KPPN dan Kanwil DJPBN setempat,” pesan Bjardianto Pudjiono, menutup sambutannya.
Oleh : Adhitya Ramaputra – contributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinisi Papua
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan