Komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif. Hal ini dinyatakan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam kegiatan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2021 yang diselenggarakan pada hari Senin (20/12).

“Seluruhnya harus termanifestasi ke dalam budaya kerja organisasi dan layanan publik yang prima. Segala upaya nyata harus terus diselenggarakan agar masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif,” tegas Wapres.

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu fondasi utama menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ditjen Perbendaharaan senantiasa berupaya untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya melalui implementasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.

Komitmen Ditjen Perbendaharaan yang tinggi diwujudkan melalui keikutsertaan secara aktif setiap tahun dalam penilaian Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM tingkat nasional. Keberhasilan dalam penilaian tersebut diapresiasi oleh Kemenpan-RB melalui pemberian penghargaan predikat WBK/WBBM setiap tahunnya.

Pada tahun 2021, sebanyak 51 unit kerja di lingkup DJPb berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dengan rincian WBK sebanyak 42 unit kerja dan WBBM sebanyak 9 unit kerja. Capaian tersebut mengantarkan kembali DJPb sebagai unit berpredikat WBK/WBBM terbanyak di lingkup Kementerian Keuangan selama dua tahun berturut-turut.

Keberhasilan dalam mencapai predikat WBK/WBBM bukan merupakan akhir, melainkan langkah yang kontinu demi menjaga dan turut serta mewujudkan island of integrity di Republik Indonesia.