Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Belanja negara telah menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III dan masih akan berlanjut pada triwulan IV. Menjelang akhir tahun 2020, realisasi belanja negara terus tumbuh dan telah mencapai 74,5 persen dari pagu atau sebesar Rp2.041,8 triliun per 31 Oktober 2020. Belanja negara tersebut terutama difokuskan untuk program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19, yang hingga periode yang sama telah terealisasi sebesar 55,5%. Pemerintah juga berupaya untuk mendukung program PEN dalam bidang kesehatan, antara lain dengan mendorong penemuan vaksin Covid-19 yang efektif dan aman dengan sokongan dana APBN, seiring dengan perkembangan positif dari uji coba tahap akhir vaksin Covid-19 di tingkat global.

Mengingat tantangan yang ada pada saat ini dipicu oleh masalah kesehatan, sektor ini memang menjadi salah satu penentu utama pulihnya sektor-sektor lainnya. Pemerintah memberikan dukungan untuk mencegah dan menangani pandemi Covid-19 sambil menunggu vaksin siap. Dukungan ini di antaranya terwujud dalam belanja penanganan Covid-19 lainnya (klaim biaya perawatan, alkes, obat pasien, layanan laboratorium Balitbangkes, dll) yang terdapat pada beberapa kementerian, yang sampai dengan tanggal 20 November 2020 terealisasi sebesar Rp23,85 triliun. Bantuan iuran JKN juga telah terealisasi sebesar Rp2,69 triliun. Sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan tenaga kesehatan, realisasi insentif nakes pusat per tanggal 20 November 2020 telah disalurkan sebesar Rp2,65 triliun dan realisasi santunan kematian nakes sebesar Rp35,7 miliar.

Daya beli masyarakat yang sempat terpengaruh oleh dampak negatif pandemi terhadap sektor perekonomian pun mendapatkan perhatian dari pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintahmasih menyalurkan belanja bantuan sosial (bansos). Program-program bansos ini berupa Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai (BST) Non-Jabodetabek, BST bagi penerima Sembako Non-PKH, bansos beras bagi penerima PKH, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Bansos ini diberikan dalam berbagai bentuk, baik uang tunai maupun barang-sembako, agar kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi sekaligus dapat ikut mendorong pergerakan ekonomi lewat belanja di UMKM setempat. Program lain yang juga bertujuan mendorong pergerakan ekonomi untuk masyarakat adalah Kartu Prakerja yang hingga tanggal 20 November telah mencapai realisasi sebesar Rp19,89 triliun dengan jangkauan 5,6 juta peserta.

Akselerasi yang signifikan dari pelaksanaan APBN 2020 khususnya untuk program-program PEN diharapkan terus meningkat menjelang akhir tahun, agar turning point aktivitas ekonomi menuju zona positif yang sudah dicapai dapat terus terkatrol. Selain program perlindungan sosial untuk sisi demand, pemerintah juga memberikan dukungan bagi sisi supply. Dengan insentif maupun kemudahan lainnya untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun perusahaan agar bangkit, diharapkan mereka mampu bertahan dan turut mendorong roda perekonomian.

Subsidi program dengan sejumlah relaksasi ataupun kemudahan terus dijalankan, khususnya agar UMKM bisa terbantu dan pada gilirannya berkontribusi terhadap PEN. Subsidi bunga KUR dan non-KUR per tanggal 20 November 2020 telah terealisasi sebesar masing-masing Rp2,2 triliun dan Rp2,98 triliun. Bantuan Presiden bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) atau juga sering disebut sebagai BLT UMKM pun masih terus diberikan, yang per tanggal 20 November 2020 telah disalurkan sebesar Rp22,92 triliun untuk 9,55 juta pelaku usaha. Penyaluran BPUM dilakukan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, yang sebagian di antaranya didapatkan dari pendataan oleh dinas koperasi di daerah. Dengan mekanisme hibah, bukan pinjaman, diharapkan bantuan yang diterima dapat lebih leluasa digunakan oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Bagi pekerja/buruh juga dicairkan bantuan subsidi upah (BSU) dari kas negara ke rekening Kementerian Ketenagakerjaan yang realisasinya telah mencapai sebesar Rp27,47 triliun untuk 12,40 juta orang pekerja/buruh, dengan penyalurannya didasarkan pada data BPJS Ketenagakerjaan.

Program Padat Karya dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga masih terus dijalankan untuk melaksanakan pembangunan maupun pemeliharaanfasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sekaligus untuk membuka lapangan kerja.

Detail realisasi belanja pemerintah dimaksud dapat disimak pada infografis berikut ini.

Data: Direktorat Pelaksanaan Anggaran @ditpa_djpb dan Direktorat Sistem Manajemen Investasi @direktoratsmi.