Liputan Gugus Kendali Mutu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi bali
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Hari libur tidak menghalangi kinerja pejabat dan pegawai Kanwil DJPBN Provinsi Bali, KPPN Denpasar, Singaraja, dan Amlapura untuk menghadiri Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bertema Tata Cara Revisi DIPA TA 2011 - Pencairan Dana dan Service Exellence, Sabtu (28/5), di di aula basement Gedung Keuangan Negara I – Denpasar.
Para pejabat dan pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali hampir seluruhnya hadir. GKM tersebut bertujuan untuk mendiskusikan permasalahan yang sering mucul terutama yang dihadapi oleh para petugas Front Office (FO) baik di tiga KPPN yang berada dalam lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, maupun FO Layanan Unggulan Kanwil. Selain itu juga GKM kali ini diharapkan meningkatkan sinergitas dan merumuskan langkah untuk dipedomani bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada satuan kerja.
Mengawali acara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Ni Luh Putu Kumalawati menyampaikan arahan tentang pentingnya kesatuan informasi atas pertanyaan yang diajukan satker kepada KPPN dan Kanwil. Ni Luh Putu Kumalawati juga mengingatkan kepada KPPN tentang komitmen penyelesaian SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) selama satu jam harus benar-benar ditepati, bukan hanya slogan. Untuk itu Kakanwil meminta agar dilakukan review atas pengembalian SPM (Surat Perintah Membayar) satker pada akhir hari kerja antara petugas FO, Customer Service (CS) dan Kepala Seksi Pencairan Dana. Sehingga ketika satker telah melakukan perbaikan tidak ada penolakan kembali akibat perbedaan pendapat antara petugas FO.
Materi pertama tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2011 disampaikan oleh Kepala Bidang PA Asri Isbandiyah Hadi, dengan berpedoman pada Perdirjen 22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2011. Dengan format DIPA 2011 yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, membawa konsekuensi pada perubahan aturan revisi DIPA baik kewenangan maupun ruang lingkupnya. Sehingga dibutuhkan kesamaan pandang terutama antara petugas FO dan CS KPPN dan Kanwil yang langsung berhadapan dengan satker dalam memberikan formulasi saran apakah DIPA satker yang bersangkutan perlu direvisi atau tidak.
Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Kepala Seksi Bidang PP II - Made Panca, dengan materi Cash Forecasting. Satu hal yang mengemuka dari materi kedua ini adalah realita ketepatan cash forecasting satker yang masih perlu ditingkatkan. Dalam hal ini forum menyepakati untuk mengambil langkah-langkah positif dengan cara terus mensosialisasikan pentingnya cash forecashting dan memberikan reward bagi satker yang berprestasi.
Sementara itu, acara diskusi dipandu oleh Plh. Kepala KPPN Denpasar – Gede Wisna. Tema utama sesi ini adalah mengenai penggunaan beberapa akun, seperti akun 511134, 521115,521213,512111,521411 dan 521219. Pilihan pada topik ini dilandasi pada kenyataan bahwa dominasi persoalan yang dihadapi di lapangan adalah tidak jauh dari penggunaan sebuah akun. “Masalahnya bukan pada satker, tapi kita harus tegas. Syaratnya, kita semua harus paham. Kalau gurunya belum pintar, bagaimana dengan muridnya?” demikian Gede Wisna memulai sesi ini. Dari eksplorasi masing-masing KPPN ditemui bahwa memang masih terdapat beberapa perbedaan penafsiran. Namun di akhir sesi bisa dicapai kesepakatan terhadap hal-hal tersebut.
Sampai penghujung acara, peserta GKM tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya karena disuguhi materi Service Exellence yang disampaikan secara atraktif oleh Kepala Bagian Umum Heru Pudyo Nugroho. Meski rata-rata peserta pernah mendapatkan pelatihan semacam ini, namun suasana masih terasa segar karena Heru bisa mendemonstrasikan berbagai contoh-contoh riil dan joke yang menghibur peserta.
Pada bagian penutup, Kepala Kanwil berpesan agar semua hasil yang diperoleh dari GKM ini bisa diaplikasikan dalam aktivitas kantor sehari-hari dalam rangka terus meningkatkan kualitas layanan kepada satker.
Oleh : Heru Pudyo Nugroho, Ardi Purwanto, Djoko Julianto – Kontributor Kanwil DJPBN Prov Bali
