Liputan sosialisasi Perdirjean Perbendaharaan nomor PER-65/PB/2010
Sumbawa Besar, djpbn.kemenkeu.go.id – “Kita masih mempunyai sisa waktu kurang lebih 2 bulan lagi untuk menyerap anggaran dari DIPA satker Bapak dan Ibu sekalian,” kata Plh. Kepala KPPN Sumbawa Besar, Endang Hendra. “Jangan sampai terjadi penumpukan pengajuan SPM seperti tahun-tahun sebelumnya,” lanjut Endang saat membuka acara sosialisasi Perdirjen nomor PER-65/PB/2010, Selasa (25/10).
Acara sosialisasi perdirjen yang diselenggarakan di Hotel Sernu Sumbawa Besar tersebut dihadiri oleh sekita 120 orang peserta yang terdiri dari kuasa pengguna anggaran, bendahara dan operator SAKPA satuan kerja. Di samping acara sosialisasi perdirjen, kepada para peserta diberikan pelatihan SAKPA dan sosialisasi SPAN.
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Sumbawa Besar, Soepriono, menekankan pentingnya posisi SAK UAKPA dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat kementerian/lembaga. “Dibutuhkan keseriusan dan kesungguhan dari para penanggung jawab dan petugas SAI satker lingkup pembayaran KPPN Sumbawa Besar dalam mengusung target opini wajar tanpa pengecualian (WTP-red) atas laporan keuangan,” kata Soepriono. Sementara itu Kepala Seksi Bank/Giro Pos KPPN Sumbawa Besar, Heru Wahyono, memaparkan permasalahan masih sering terjadinya kesalahan nomor rekening pada SPM.
“Jangan biarkan proses pencairan dana dari SP2D yang diterbitkan KPPN terlambat diterima oleh yang bersangkutan,” kata Heru Wahyono. “Para KPA dan bendahara harus memastikan nama dan nomor rekening yang menjadi lampiran SPM adalah rekening aktif dan betul. Mengingat dana retur yang terhimpun di BO I (Bank Mandiri) saat ini cukup besar disebabkan rekening penerima pasif dan salah nama dan nomor rekening,” lanjutnya.
”Dengan dana retur yang semakin besar, bukan hanya menghambat pemanfaatan dana tersebut oleh yang bersangkutan tapi juga dana retur tersebut menjadi dana mengganggur atau tidak produktif di rekening penampungan retur BO I,” tambahnya.
Di samping mendengarkan pemaparan peraturan tersebut, para peserta juga mengikuti pelatihan SAKPA dan sosialisasi SPAN dan aplikasi SAKTI. Pelatihan SAKPA dipandu oleh penyuluh perbendaharaan KPPN Sumbawa Besar, Agus Iman Santoso. Sementara sosialisasi SPAN dan aplikasi SAKTI disampaikan oleh Duta SPAN Unit KPPN Sumbawa Besar, Endang Hendar.
Sosialisasi SPAN dan aplikasi SAKTI tersebut bertujuan memberikan gambaran kepada para satker tentang sistem perbendaharaan dan anggaran negara serta aplikasi instansi yang akan digunakan oleh para satker. Efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara merupakan tujuan pertama dari SPAN. Penyempurnaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi keuangan negara yang terintegrasi, tersedianya informasi yang komprehensif dan tepat waktu serta memudahkan dalam pengambilan keputusan adalah beberapa tujuan berikutnya dari SPAN. Dalam kaitannya dengan implementasi SPAN untuk satker juga disediakan sebuah Aplikasi SAKTI untuk mengintegrasikan semua database dalam rangka pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara.
“Bapak dan Ibu saat ini agak repot mengingat sedemikian beraneka ragam aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan di kantor masing-masing. Ke depan, semua aplikasi tersebut akan digabung menjadi satu aplikasi yaitu aplikasi SAKTI. Saat ini masih dalam tahap pengembangan dan rencananya akan diujicobakan pada tahun depan,” kata Endang Hendar.
Agus Iman Santoso –kontributor KPPN Sumbawa Besar, Editor : Bambang Kismanto
