Liputan Penyerahan DIPA 2012 di KPPN Batam
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Batam menyerahkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2012 kepada satuan kerja wilayah pembayaran Batam dan Karimun yang menjadi mitra kerja KPPN Batam, Jum’at (23/12). Penyerahan DIPA tahun ini, diserahkan bersama di kantor Walikota Batam.

Penyerahan DIPA dilakukan simbolis oleh Walikota Batam, Ahmad Dahlan kepada Polresta Barelang, Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam, Imigrasi Batam, Badan Pemeriksa Keuangan serta Dinas Kelautan dan perikanan Batam. Selain itu, KPPN Batam juga memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tanjungbatu untuk laporan keuangan terbaik.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan DIPA yang diterima Batam lebih banyak untuk instansi vertikal. Keberadaan instansi vertikal, sebut Dahlan sangat penting untuk mendukung pembangunan Batam.

Kepala KPPN Batam, Fauzi Syamsuri mengatakan dana DIPA tersebut dialokasikan kepada Satuan Kerja Pemerintah Pusat, instansi vertikal pemerintah pusat di daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana dekonsentrasi, tugas pembanntuan, Urusan Bersama serta Dana Bagi Hasil (DBH).

“Penyerahan DIPA secara nasional telah dilaksanakan di Istana Negara, Selasa (20/12) lalu oleh Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono. Masing-masing Kabupaten/Kota dilakukan pada Kamis-Jum’at (22-23/12),” katanya.

Menurut Kepala KPPN Batam Fauzi Syamsuri, DIPA tahun anggaran 2012 yang akan disalurkan melalui KPPN Batam adalah 118 DIPA, dengan jumlah pagu sebesar Rp926,84 miliar. Rinciannya, untuk Batam 85 DIPA dengan nilai pagu Rp711,66 miliar dan untuk Karimun 33 DIPA dengan nilai pagu Rp215,18 milyar. “Hal ini belum termasuk DIPA DBH PBB perkotaan dan pedesaan yang penyalurannya juga dilakukan melalui KPPN Batam,” paparnya.

Pada tahun anggaran 2011, total pagu APBN yang disalurkan melalui KPPN Batam untuk satuan kerja Batam dan Karimun sebesar Rp865,22 miliar. Persentase penyerapan sampai 21 Desember 2011 adalah belanja pegawai sebesar Rp292,94 miliar (99,47 persen), belanja barang Rp235,86 miliar (73,01 persen), belanja modal Rp176,38 miliar (80,96 persen) dan belanja bantuan sosial sebesar Rp28,52 miliar (95,68 persen). Sementara penyaluran DBH PBB perkotaan dan pedesaan untuk Batam Rp41,23 miliar dan untuk Karimun Rp9,97 miliar.

Fauzi menuturkan, tidak optimalnya penyerapan APBN cukup memprihatinkan. Hal ini bukan hanya terjadi di Batam, namun juga secara nasional. Selain itu, pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun juga menjadi persoalan tersendiri. “Satuan Kerja berbondong-bondong mencairkan dana pada akhir tahun, sehingga petugas KPPN dan satuan kerja harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan tagihan ke Negara yang harus segera dibayar,” sebut Fauzi.

Fauzi berharap Kuasa Pengguna Anggaran yang memperoleh alokasi dana pada APBN 2012 dapat meningkatkan percepatan penyerapan dan kualitas penyerapan anggaran yang telah dialokasikan. “Diharapkan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Batam dan Karimun dan dapat menjadi pendorong perekonomian daerah serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” imbuhnya.

Disarikan dari berbagai sumber.