Liputan Penyerahan DIPA Tahun 2012 di Provinsi D.I.Yogyakarta
Yogyakarta – perbendaharaan.go.id. Dengan mengambil tempat di Bangsal Kepatihan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, DIPA Tahun 2012 untuk Provinsi D.I.Yogyakarta diserahterimakan oleh Gubernur Provinsi D.I.Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubowono X, kepada para Bupati/Walikota dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Provinsi D.I.Yogyakarta, Jum’at (23/12).

Suara gamelan/musik tradisional jawa terus mengalun menemani para tamu undangan sebelum acara puncak penyerahan DIPA 2012 dimulai. Acara penyerahan DIPA 2012 diawali dengan Laporan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta, Hendro Baskoro yang melaporkan bahwa pada tahun 2012 Provinsi D.I.Yogyakarta mendapat alokasi dana APBN sebesar Rp13,6 triliun. Jumlah tersebut tertuang dalam 437 DIPA, meliputi dana sektoral sebesar Rp7,8 triliun dan dana transfer sebesar Rp5,8 triliun. Pada kesempatan itu juga disampaikan hasil kajian Tim Monev Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tentang pola realisasi anggaran yang cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran yang selalu berulang pada setiap tahun anggaran sehingga penyerapan anggaran tidak optimal. “Ada empat faktor penyebab tidak optimalnya penyerapan anggaran di lingkungan satker wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta, yaitu lemahnya perencanaan kegiatan, kelemahan di bidang pengadaan (procurement), kelemahan di bidang regulasi, dan ketidaklengkapan regulasi dan prosedur” tutur Hendro Baskoro.

Penyerahan DIPA tahun 2012 dilakukan secara simbolis kepada sebelas satker, yaitu Polda D.I.Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi, Akademi Angkatan Udara, Kanwil Kementerian Pekerjaan Umum, Kanwil Kementerian Pendidikan Nasional, Kanwil Kementerian Agama, Walikota Yogyakarta, Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunung Kidul, dan Bupati Sleman.

Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Provinsi D.I.Yogyakarta, memberikan sebelas arahan kepada para KPA di Provinsi D.I.Yogyakarta, yaitu : Pertama, untuk segera memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien; Kedua, semua satker harus menyusun disbursement plan dan procurement plan yang baik; Ketiga, pedomani peraturan pengadaan barang dan jasa dan susun procurement plan sesuai rencana kegiatan yang telah dibuat, Keempat, bahwa jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan membantu terlaksananya penyusunan disbursement plan dan procurement plan; Kelima, tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan melalui pola participative development ; Keenam, mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dalam setiap pelaksanaan kegiatan; Ketujuh, pastikan pelaksanaan kegiataan dapat dimulai secepat mungkin sehingga roda perekonomian rakyat dapat bergerak sejak awal tahun anggaran; Kedelapan, kepada para Bupati/Walikota beserta jajaran untuk menghilangkan hal-hal yang berpotensi menghambat investasi di daerah; Kesembilan, segera mengimplementasikan rencana kegiatan; Kesepuluh, segera melakukan pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium guru serta dana BOS kepada sekolah-sekolah setelah menerima transfer dari Pemerintah Pusat; Kesebelas, korupsi, kolusi dan nepotisme harus menjadi musuh nomor satu, tingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerja pemerintah, dan pastikan program-program yang disusun dapat berjalan dengan transparan dan bersih serta rakyat melihat dengan jelas apa yang kita lakukan.

Dalam acara penyerahan DIPA tahun 2012 di Provinsi D.I.Yogyakarta diakhiri dengan pembacaan do’a dengan harapan semoga DIPA yang baru saja diterima dapat memberikan kontribusi nyata untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya penyampaian DIPA TA 2012 kepada semua satker terbagi dalam tiga tempat, yaitu Gedung Pracimosono, Unit VIII, dan Unit IX di lingkungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Oleh : Tjahjo Purnomo, Kontributor Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I.Yogyakarta