Liputan Rakor Evaluasi dan Pengamanan Penerimaan Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2012 Lingkup Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id -Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengamanan Penerimaan Negara pada Akhir Tahun Anggran 2012, Rabu (12/12). Hadir pada kegiatan tersebut 70 orang dari jajaran Kementerian Keuangan yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Pajak, KPPN, KPP, KPBC, KPKNL serta dari jajaran Perbankan yaitu Bank Indonesia, Bank/Pos Persepsi dan Bank Operasional III. Misi yang diusung adalah mengamankan penerimaan negara khususnya di akhir tahun anggaran 2012 melalui sinergi seluruh unsur terkait sebagaimana tema Rakor yaitu “ Satukan Langkah dan Sinergikan Gerak dalam Mengamankan Penerimaan Negara”
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro menegaskan bahwa dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara telah mengamanatkan agar penerimaan negara dikelola secara tertib, cermat, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan amanat tersebut, semua pihak yang terkait diharapkan memiliki pemahaman/persepsi yang sama terhadap tata kelola penerimaan negara tersebut, khususnya di akhir tahun dimana volume transakasi maupun nilai rupiahnya menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan.
“Disinilah letak pentingnya forum komunikasi seperti ini, jika ada permasalahan yang mungkin akan terjadi di lapangan nantinya, cepat ditemukan solusi dan koordinasinya.” lanjut Hendro.
Pada kesempatan tersebut Hendro Baskoro memaparkan progres report penerimaan negara baik pajak maupun PNBP di wilayah D.I. Yogyakarta, termasuk perbandingan dengan belanja negara yang dibayarkan melalui APBN. Sampai dengan bulan November 2012, dari total 5,1 triliun rupiah yang sudah dibelanjakan, penerimaannya berjumlah 2,7 triliun rupiah (52%). Jika dilihat komposisi per bulannya, hanya di bulan Januari terjadi surplus penerimaan sebesar enam miliar rupiah, bulan selebihnya terjadi defisit dengan rata-rata 50%.
Selanjutnya materi rakor diisi oleh penyampaian dua orang narasumber yaitu Kabid PP I, M.I. Sri Nuryati dan Kasubdit Penerimaan Negara Direktorat PKN, Taukhid dengan moderator Kabag Umum Bayu Andy Prasetya.
Sri Nuryati menyampaikan materi evaluasi terhadap layanan bank/persepsi selama tahun 2012 dan langkah-langkah strategis dalam menghadapi akhir tahun anggaran di bidang penerimaan Negara sebagaimana amanat PER-37/PB/2012.
“Ketentuan jam buka dan tutup loket sesuai ketentuan harus betul-betul dilaksanakan oleh Bank/Pos Persepsi, sehingga wajib setor dapat terlayani dengan baik,” demikian ditegaskan Sri Nuryati.
Sementara itu, Taukhid memaparkan Sistem Penerimaan Negara : Visi, Misi dan Pengelolaan Layanan Serta Pengembangannya. Dalam paparannya, narasumber menyampaikan prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan penerimaan negara sesuai tujuan pembentukan negara RI, perkembangan sistem layanan penerimaan sejak kemerdekaan sampai dengan visi dan misi yang akan diimplementasikan ke depannya. Pada sesi evaluasi layanan bank/pos persepsi terdapat hal menarik yang disampaikan beliau, yaitu perlunya ketegasan dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan bank/pos persepsi, DJPBN tidak perlu khawatir terhadap bank/pos persepsi yang akan mundur, karena banyak fihak lain yang siap untuk memberikan layanan tersebut.
“Alfamart sudah menyatakan kesiapannya untuk menerima setoran Negara,” ujar Taukhid.
Terlihat para peserta rakor sangat antusias dalam menyimak paparan yang disajikan secara mendalam oleh para narasumber, dan beberapa pertanyaan pun segera meluncur begitu sesi diskusi dibuka moderator.
“Harapan kami agar rakor ini dapat memberikan pemahaman bersama yang benar dan komitmen untuk mengamankan penerimaan negara khususnya di akhir TA 2012 ini dapat terwujud,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbensdaharaan dalam penutupan rakor.
Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY
