Liputan Rapat Koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
Bandung, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi membahas tugas-tugas baru Kanwil dan KPPN sekaligus sebagai sarana silaturahmi antar pejabat, pegawai dilingkungan Kanwil Provinsi Jawa Barat dan KPPN. Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 Juli 2013 di Hotel Aston, Cirebon.

Dalam sambutan pembuka, Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinisi Jawa Barat Djoko Wihantoro mengatakan, “tujuan rakor adalah menciptakan koordinasi, sinergi, komunikasi dan silaturahmi dengan pejabat dan pegawai dilingkungan kanwil Ditjen PBN Jabar “. Djoko menegaskan internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan perlu terus ditingkatkan penerapannya dan lebih menekankan pada sinergi dan koordinasi sehingga pelayanan terhadap stakeholder bisa lebih baik.

Disamping itu, Djoko mengharapkan kegiatan-kegiatan diluar kedinasan juga perlu ditingkatkan. Djoko mencontohkan seperti kegiatan bapor, motivation building perlu kembali digiatkan agar kekeluargaan, kebersamaan dan kerjasama antar pegawai bisa terjalin lebih baik sehingga mampu mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dengan baik.

Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kepala Kanwil, Kepala Bidang, seluruh Kepala KPPN dan perwakilan eselon IV lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Jabar ini membahas terkait dengan implementasi peraturan menteri keuangan No. 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Drektorat Jenderal Perbendaharaan. Pembahasan peraturan menteri keuangan ini terkait dengan perubahan struktur organisasi baru dan tugas-tugas baru yang harus dilaksanakan Kanwil dan KPPN.

Dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di kota terasi ini juga membahas isu-isu penting berkaitan dengan peran Kanwil saat ini. Isu-isu penting itu berhubungan dengan tugas baru Kanwil yaitu Kajian Fiskal Regional (KFR), Spending Review, dan Goverment Financial Statistics (GFS).

Untuk pelaksanaan tugas-tugas tersebut, Kanwil dan KPPN harus mampu menjalin komunikasi yang intens dengan pemda wilayah kerja masing-masing, BPK, BPS dan BI secara persuasif dan bertahap, sehingga kerjasama antar lembaga ini mampu menghasilkan kajian komprehensif yang tepat. Kajian tersebut tentunya dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pemda untuk kemajuan daerah itu sendiri dan pemerintah pusat dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional.

Rapat Koordinasi berlangsung sukses dan menghasilkan poin-poin penting yang harus segera ditindaklanjtui dan dilaksanakan. Acara ditutup oleh kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi Jabar dan diakhir dengan acara ramah tamah dan pentas seni.

Oleh : Ilham Surtila – Kontributor KPPN Cirebon