Liputan Rapat Kerja Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta dengan Bupati Gunungkidul.
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka membangun sinergi positif dengan Pemerintah Daerah terkait TUSI yang baru, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta mengadakan rapat kerja dengan Bupati Gunungkidul pada hari Kamis (1/8). Raker yang dipimpin langsung oleh Bupati Gunungkidul, Hj Badingah, diikuti oleh Asisten Perekonomian & Pembangunan Sekretariat Daerah dan Pimpinan SKPD lingkup Pemda Kab. Gunungkidul yang pada TA 2013 mendapatkan dana TP dan UB. Turut serta dalam rombongan Kepala Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta, Kepala Bagian Umum, Kabid SKKI, Kepala KPPN Wonosari dan beberapa Kepala Seksi Kanwil.

Raker diawali dengan paparan Kepala Kanwil DJPBN, Alfiah tentang profil APBN khususnya belanja negara di wilayah Kabupaten Gunungkidul TA 2013 serta realisasi penyerapan sampai dengan semester I. Pada TA 2013 belanja APBN yang disalurkan melalui KPPN Wonosari kepada Satker di wilayah Kabupaten Gunungkidul baik satker KP, KD, TP dan UB berjumlah Rp341 milyar atau meningkat 20% dari TA 2012 yang berjumlah Rp282 milyar. Realisasi semester I 2013 mencapai Rp191 milyar atau 56%, jauh diatas target nasional semester I yang dipatok 40%.

“Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh satker di wilayah Kab Gunungkidul atas capaian penyerapan ini” ujarnya.
Ke depan dirinya berharap agar penyerapan anggaran APBN ini sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi diatas 90%. Hal ini mengingat sisa yang tidak terealisasi berarti kerugian bagi daerah karena dana kembali ke Pusat. Lain halnya dengan APBD yang jika tidak terserap dana atau uang tersebut masih ada di Kas Daerah.

Pada kesempatan tersebut, mantan Kakanwil NTB ini juga menyampaikan hasil Kajian Fiskal Regional (KFR) Semester I 2013 wilayah D.I. Yogyakarta kepada Bupati, seraya mengharapkan dukungan dan kerjasama seluruh komponen khususnya di lingkungan Pemkab Gunungkidul terkait data-data yang diperlukan dalam penyusunan KFR semester II 2013.

Menanggapi paparan Kepala Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta tersebut, Bupati Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas kegiatan dan kontribusi dari segenap jajaran Ditjen Perbendaharaan dalam peningkatan pembangunan di Gunungkidul, khususnya terkait kelancaran pencairan APBN yang dampaknya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.

“Akhir tahun penyerapan tidak boleh kurang dari 90%, kalau kurang nanti angka merah buat Gunungkidul” demikian pesan beliau terkait dengan penyerapan anggaran.
Lebih lanjut Hj Badingah meminta agar SKPD yang pada semester I ini penyerapannya masih rendah untuk menyampaikan kendala/permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dicarikan solusi terbaik.

Terkait dengan KFR Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta, Bupati menyampaikan apresiasinya dan menginstruksikan kepada SKPD terkait untuk memberikan dukungan yang diperlukan Ditjen Perbendaharaan.

Pada sesi diskusi yang dipandu Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Anik Indarwati, M.P., beberapa SKPD menyampaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan belanja. Hal menarik dari diskusi antara lain adanya alokasi anggaran yang tidak sesuai TUSI satker, sebagai contoh : pada satker Bappeda terdapat alokasi dana untuk pengadaan bibit tanaman. Hal menarik lainnya adalah perbedaan interpretasi regulasi pengadaan antara lembaga terkait (LPSE) dengan auditor, sehingga menyulitkan pelaksanaan di lapangan. Disamping itu, terdapat masukan dari satker Dinas Kehutanan, untuk pengadaan bibit tanaman agar dialokasikan melalui dana bansos karena berdasarkan evaluasi 2011-2012, kualitas dan volumenya lebih baik jika dibandingkan alokasinya melalui mekanisme kontraktual.

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, Kepala Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta menyampaikan beberapa solusi dan akan memasukkan hal tersebut dalam Kajian Fiskal Regional yang akan datang.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY