LIPUTAN ROADSHOW WORKSHOP EVALUASI PELAPORAN KEUANGAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2013

Tojo Una Una, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Poso mengadakan roadshow ke satuan kerja di wilayah Tojo Una Una. Daerah tingkat II yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Poso pada tahun 2003 tersebut merupakan salah satu andalan wisata bahari di Provinsi Sulawesi Tengah. Di wilayah Touna – panggilan singkat Kabupaten Tojo Una Una. Salah satu spot yang banyak dikunjungi wisatawan manca negara untuk menikmati snorkeling dan diving.

Dari tiga puluh undangan yang disampaikan, tempat duduk yang disediakan hampir semuanya terisi. Acara diawali dengan sambutan dari Kepala KPPN Poso, Komar Tauchidi Sumiarsa yang menyampaikan apresiasi kepada satker yang telah mencapai target penyerapan anggaran. Dirinya juga memberikan motivasi kepada satker dengan realisasi yang masih dibawah target, sekaligus memaparkan beberapa kemungkinan solusi. Hal lain yang diingatkan oleh Komar adalah agar satker tetap mempertahankan konsistensi ketepatan waktu dalam melakukan rekonsiliasi dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan. Antisipasi retur SP2D juga perlu menjadi concern satker terutama untuk pembayaran kepada pihak ketiga. KPPN Poso senantiasa mengharapkan saran, masukan, kritik dari para stakeholder atas layanan yang telah diberikan. Mengakhiri sambutan, KPPN Poso memberikan reward berupa Kartu Bebas Antri kepada Satker Kejaksaan Negeri Ampana dan Cabang Kejaksaan Negeri Ampana atas kedisiplinan melakukan rekonsiliasi.

Sesi pertama yang dipimpin oleh Kasi Vera, Djoko Julianto memberikan paparan penyerapan anggaran dan evaluasi laporan keuangan. DJoko menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan sudah melakukan langkah-langkah agar penyerapan anggaran dapat start pada awal Januari. Namun sampai dengan akhir Agustus 2013, masih ada 3 (tiga) satker dengan penyerapan anggaran yang rendah. Hasil sharing dengan satker tersebut, didapatkan informasi bahwa rendahnya penyerapan tersebut disebabkan karena masih dalam proses pelelangan. Selanjutnya Penyuluh Perbendaharaan KPPN Poso yaitu Mabrur Dawami memimpin audiens untuk memperhatikan peraturan perjalanan dinas terbaru. Hal ini dirasa penting untuk meningkatkan akuntabilitas belanja perjalanan dinas dan masih banyak ditemukannya dokumen Surat Perintah Dinas yang belum sesuai dengan format baku yang telah ditentukan.

Rangkaian workshop dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Internal KPPN Poso Semester II untuk membahas berbagai hal terutama pelaksanaan KPPN Poso sebagai Kuasa BUN, tata kelola KPPN dan menggali inovasi layanan dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada para stakeholder.

Oleh: Djoko Julianto Kontributor KPPN Poso