Liputan Penyerahan DIPA TA. 2014 wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro
Bojonegoro, djpbn.kemenkeu.go.id, - “Secara umum alokasi dana DIPA APBN TA 2014 untuk wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro yaitu Kab. Bojonegoro dan Kab. Lamongan sebesar Rp.888.845.419.000,- atau turun sebesar Rp.89.972.950.878,- (9,19%) dibanding Pagu APBN-P Tahun Anggaran 2013...”, demikian pembukaan yang disampaikan Kepala KPPN Bojonegoro, Bustami, pada acara Kegiatan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2014 dan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Pengelolaan DIPA Tahun Anggaran 2014.

Bustami menambahkan pagu DIPA untuk Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.397.484.258.000,- atau turun sebesar Rp.96.678.484.759,- (21,76%) dibanding Pagu APBN-P TA 2013 sedangkan untuk Kabupaten Lamongan sebesar Rp.491.361.161.000,- atau turun sebesar Rp.43.294.466.119,- (8,09%) dibanding Pagu APBN-P TA 2013.

Penyerahan DIPA TA 2014 KPPN Bojonegoro kali ini mendapatkan dukungan dari pihak Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro dan berlokasi di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Jalan P. Mas Tumapel nomor 1, Bojonegoro (23/12).

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan DIPA TA 2014 secara simbolis oleh Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro, Setyo Hartono kepada 9 satuan kerja yang mewakili Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan yang terdiri dari : 1) Pengadilan Negeri Bojonegoro 2) Pengadilan Negeri Lamongan 3) Kejaksaan Negeri Bojonegoro 4) Kejaksaan Negeri Lamongan 5) Polres Bojonegoro 6) Polres Lamongan 7) Kemenag Bojonegoro 8) KPP Pratama Bojonegoro 9) KPP Pratama Lamongan. Kemudian selanjutnya dilakukan dengan pendatanganan Berita Acara Serah Terima DIPA.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kab. Bojonegoro, Setyo Hartono, menyampaikan bahwa penyerapan anggaran yang baik dan tepat sasaran adalah merupakan tanggung jawab dan tugas dari masing-masing pengelola keuangan pada satker demi mencapai tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat.

Tidak lupa pula Setyo Hartono menekankan pentingnya faktor kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan. Setiap permasalahan atau hambatan hendaknya dikomunikasikan untuk dicarikan solusinya bersama-sama. 

Acara kemudian diteruskan dengan sambutan Bupati Kab. Bojonegoro, Suyoto, yang menyampaikan mengenai paparan Gubernur Jawa Timur yang menyatakan bahwa ekonomi Jawa Timur meningkat dengan salah satu indikasi perdagangan antar pulau Jatim sekitar Rp. 500 Triliun dengan kondisi neraca perdagangan terkait barang keluar dan masuk Jatim (termasuk ekspor dan impor) dengan surplus Rp. 56 Triliun.

Kemudian terkait DIPA, Suyoto juga menyampaikan beberapa pesan dari Gubernur Jawa Timur sebagai lanjutan dari pesan Presiden bahwa memasuki tahun anggaran 2014, agar pengololaan DIPA dilakukan dengan sebaik-baiknya dilaksanakan tepat waktu, transparan dan akuntabel. Belanja negara yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi sangat penting dan diharapkan menjadi pemicu (trigger) dalam meningkatkan konsumsi nasional. Diharapkan di Bojonegoro khususnya, pengelola keuangan mempunya semangat di TA 2014 dana yang dikelola dapat langsung digunakan pada awal tahun dan dapat menjadi stimulan ekonomi dan pajak juga sudah dapat disetor ke negara.

Sebagai penutup, Suyoto menyampaikan bahwa para pengelola keuangan khususnya pemegang DIPA harus merasa bersyukur telah mendapatkan amanah dan kepercayaan dari negara. Sudah sepatutnya kepercayaan itu dijaga demi kohormatan diri, bangsa dan negara dengan wujud nyata yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. 

Selanjutnya acara Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Pengelolaan DIPA TA 2014 dilaksanakan dengan penyaji dari KPPN Bojonegoro, dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa materi sosialisasi dibagi menjadi 3 bidang yaitu :

1. Bidang Pengeluaran:
a) Melakukan pencocokan surat konfirmasi dengan DIPA petikan dan data dalam database Satker
b) Meneliti kebenaran isian DIPA terkait:
c) Dalam hal pencocokan data telah sesuai, KPA menandatangani surat konfirmasi untuk selanjutnya disampaikan ke kepala KPPN pada saat mengajukan SPM-UP
d) Dalam hal hasil pencocokan data dimaksud tidak sesuai, KPA dapat menghubungi pusat layanan DJA, mengunduh ulang data ADK dari web service dengan alamat rkaldipa.anggaran.depkeu.go.id dan atau melakukan koordinasi dengan eselon I dalam rangka penyesuaian DIPA petikan
e) Menghitung besaran UP untuk segera diajukan SPM-UP ke KPPN
f) Mengajukan SK & spesimen tandatangan pejabat pengelola keuangan apabila ada perubahan
g) Mengajukan permohonan pembuatan KIPS TA 2014 bagi petugas pengantar SPM dan pengambil SP2D satker.

2. Bidang Penerimaan:
a) Setoran sisa UP/TUP TA 2013 mohon disetorkan paling lambat tanggal 27 Desember 2013 dan dikonfirmasikan ke KPPN
b) Mengajukan permohonan pembukaan rekening bagi satuan kerja baru
c) Pimpinan bank/pos persepsi memastikan LHP dan dokumen sumber dikirimkan ke KPPN Bojonegoro paling lambat pukul 18.00 hari kerja bersangkutan dan pelimpahannya ke Sub-RKUN BI (KPPN Surabaya I) pukul 17.30 hari kerja yang bersangkutan
d) Pimpinan bank/pos persepsi memastikan jam buka layanan loket persepsi pukul 08.00-15.00 (bank persepsi) dan pukul 08.00-14.00 (pos persepsi)

3. Bidang Pelaporan:
a) Melakukan rekonsiliasi bulan Desember 2013 segera apabila sudah tidak ada transaksi
b) Berita acara rekonsiliasi (BAR) Desember 2013 dan kelengkapannya yang sudah ditandatangani harus segera dikembalikan ke KPPN sebagai bahan lampiran LKPP TA 2013
c) Menyampaikan LPJ Desember dan rekening koran Desember bendahara penerimaan/pengeluaran 2013 (wajib nihil)
d) Menyampaikan laporan akrual satker

Dipenghujung acara, Bustami kembali menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dalam mensukseskan terselenggaranya acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Bojonegoro.

“Semoga pelaksanaan anggaran di Tahun 2014 dapat berjalan lebih baik lagi demi suksesnya pembangunan yang merupakan bentuk pertanggung jawaban atas uang rakyat yang telah dipercayakan kepada kita”. Harap Bustami.

“Semoga permasalahan dan kendala yang dihadapi mitra kerja dan KPPN Bojonegoro di TA 2014 dapat terselesaikan dan dihadapi bersama demi terciptanya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan transparan demi menuju Indonesia yang lebih baik”. Pungkas Bustami.

Kontributor KPPN Bojonegoro - Pandu Esmana RHP