KPPN Surabaya I menyelenggarakan Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, Press Release APBN Bulan Desember 2024 dan Evaluasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Penandatanganan Pakta Integritas serta Pemberian Penghargaan Semester II Tahun 2024 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, Kamis (13/01) di Aula Singasari Lantai 7 Gedung Keuangan Negara (GKN) I Surabaya.
"Saya dan teman-teman KPPN Surabaya I mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja yang luar biasa dari Bapak Ibu Kuasa Pengguna Anggaran Satker mitra kerja KPPN Surabaya I. Kerja sama yang telah kita jalin dan prestasi yang telah kita raih semoga bisa menambah motivasi dan semangat untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi di masa-masa mendatang," harap Kepala KPPN Surabaya I Yoyok Yulianto.
Sedangkan dalam Press Release APBN Bulan Desember 2024 diungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang mencapai 4,91 yoy didukung oleh sektor industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga. Hal ini menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dan konsisten berada di atas rata-rata nasional. Tingkat pengangguran dan kemiskinan pun menurun secara konsisten.
Terdapat jenis Belanja Pegawai yang telah terserap sesuai target, Belanja Barang yang realisasinya meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan Belanja Modal yang kemajuan pencapaiannya terjaga dengan kontribusi signifikan pada pembangunan. Transfer ke Daerah juga telah dicairkan dengan evaluasi yang menunjukkan efisiensi dalam distribusi anggaran.
Jika dilihat dari tren realisasi belanja dari tahun 2020 hingga 2024, serapan anggaran terus membaik meskipun pola penumpukan realisasi belanja tetap dominan pada kuartal IV, terutama bulan Desember. Serapan per bagian anggaran serta realisasi tertinggi dan terendah dievaluasi untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kendala. Pendaftaran data kontrak dilaksanakan hingga bulan Desember 2024 sesuai dengan jadwal. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam pemenuhan dokumen pendukung. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diminimalkan jumlahnya melalui perbaikan administrasi dan pengawasan.
Monitoring nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menunjukkan tren perbaikan dari tahun 2022 hingga 2024. Setiap komponen telah dievaluasi untuk memastikan keselarasan dengan target kinerja anggaran. Capaian kinerja APBN di Jawa Timur mencerminkan pengelolaan fiskal yang baik, meskipun beberapa tantangan seperti penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun perlu dimitigasi lebih lanjut.
Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025
Peningkatan kualitas belanja diperlukan untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Untuk mendorong transformasi ekonomi, diperlukan digitalisasi dengan mengutamakan digitalisasi pembayaran untuk akuntabilitas dan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan. Dibutuhkan pula peningkatan kepatuhan terhadap peraturan pelaksanaan anggaran dan fokus pada hasil nyata dari kegiatan yang dilaksanakan.
Presiden telah mengarahkan agar APBN dikelola dengan pruden dan berfokus pada disiplin dan efisiensi belanja untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi sekaligus untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global. Caranya adalah dengan mengurangi pemborosan dan pengeluaran nonprioritas seperti seremoni dan seminar. Diperlukan juga transparansi dan akuntabilitas dengan mematuhi hukum dan perundang-undangan dalam pengelolaan anggaran. Pengendalian dan monitoring dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pun tak kalah penting sebagai mitra dalam mengawal kegiatan dan menindaklanjuti rekomendasi dari aparat pemeriksa untuk memperbaiki pelaksanaan anggaran
Penghargaan untuk Satker
