Kunjungan Menteri Keuangan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua
Jayapura-perbendaharaan.go.id - Kesibukan Kota Jayapura hari itu meningkat tajam. Tidak seperti biasanya, banyak orang yang tidak ‘biasa’ hilir mudik di kota propinsi paling timur Indonesia itu. Kedatangan tamu istimewa menjadi penyebabnya. Diiringi para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu termasuk Panglima TNI dan Kapolri, Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengunjungi Kota Jayapura, Minggu, 21 November 2010.
Kedatangan orang nomor satu di Indonesia iti berkenaan dengan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan di Kantor Gubernur Propinsi Papua. Turut dalam rombongan adalah Menteri Keuangan Agus Martowardojo, yang mau tak mau mesti menyempatkan diri berkunjung ke Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura.
Dalam kunjungan silaturahimnya ke GKN, Menteri Keuangan didampingi Bjardianto Pudjiono dan beberapa pejabat Kementerian Keuangan lainnya menyapa dan menyalami satu per satu pegawai Ditjen Perbendaharaan, Bea Cukai dan DJKN yang hadir pada hari itu.
“Saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian,” ungkap Menteri Keuangan saat mengadakan pertemuan singkat dengan para pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian Keuangan Propinsi Papua, Papua Barat serta Maluku di ruang rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua.
Sebelumnya, Menteri Keuangan meluangkan waktu meninjau ruang kerja dan front office Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan Jayapura dan menyalami semua pegawai, pimpinan dan staff, sembari berbincang-bincang sejenak serta memberi semangat dan motivasi kepada para pegawai.
Dalam morning talk di ruang rapat tersebut, Agus Martowardojo berpesan agar para pimpinan baik di Ditjen Perbendaharaan, DJKN, DJP maupun Ditjen Bea Cukai senantiasa memberikan keteladanan.
“Keteladanan, sangat penting dalam mewujudkan good governance and clean government di kementerian keuangan,” kata orang nomor satu di kementerian keuangan ini. “Walk the talk (apa yang diucapkan sama dengan yang dilaksanakan-red), menjadikan kita akan dihargai oleh seluruh rakyat Indonesia,” sambung beliau.
Di samping itu beliau juga meminta agar seluruh pimpinan unit organisasi kementerian keuangan mulai dari eselon IV sampai dengan eselon I, dalam setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan dan prosedur.
“Juga penting untuk selalu bertanya kepada diri sendiri apakah ada conflict of interest atau tidak dalam pelaksanaan tugas kita. Semaksimal mungkin kita harus mengeliminirnya,” pesan Menteri Keuangan.
Seluruh pimpinan unit organisasi kementerian keuangan diminta untuk tetap mempertahankan profesionalisme dan integritas dalam bertugas agar dapat menjadi teladan bagi para staff di jajarannya masing-masing.
Dalam hal pembinaan pegawai, Agus Martowardojo juga tidak lupa untuk memesankan bahwa pembinaan terhadap para pegawai harus dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan sehinga dapat tercipta karakter-karakter yg bersih dan baik. Agus Martowardojo meyakini bahwa karakter tersebut akan berdampak positif bagi kementerian/lembaga lain yang saat ini belum menerima remunerasi.
Ditjen Perbendaharaan, DJP, DJKN, DJBC serta unit eselon I lainnya di kementerian keuangan merupakan satu keluarga besar. Koordinasi antar mereka harus terus dijalin secara intensif dan berkesinambungan sehingga memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan tugas sekaligus bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang timbul secara efisien.
“Koordinasi yang intens dan berkesinambungan akan meminimalisir permasalahan dan juga akan bisa melahirkan pelayanan prima kepada masyarakat,” sambung beliau mengakhiri arahannya.
Oleh : Adhitya Ramaputra - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua
Editor : Bambang Kismanto
