Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Salah satu upaya strategis yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mempertemukan pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah serta dengan kalangan akademisi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan pelaksanaan kegiatan “Seminar Kebijakan Fiskal 2015 dan Perkembangan Ekonomi Terkini”(19/03).
Sebagai bentuk Sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Badan Kebijakan Fiskal serta Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Seminar tersebut diikuti oleh sekitar 200 peserta yang terdiri dari Instansi vertikal Kementerian Keuangan, BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, kalangan perbankan, jajaran Pemerintah Daerah, kalangan sektor swasta, dan para akademisi seluruh Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
Suasana diskusi hangat mengenai perekonomian Indonesia maupun perekonomian global dan efek kebijakan pemerintah pada perekonomian terbangun dalam seminar. Kegiatan ini menciptakan komunikasi antara Kementerian Keuangan dengan para akademisi dalam membahas isu-isu strategis untuk meningkatkan kemajuan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat, serta mengumpulkan masukan yang berpotensi untuk menyempurnakan kebijakan keseimbangan perekonomian antara pusat dan daerah.
Perkembangan perekonomian saat ini menunjukkan membaiknya kondisi ekonomi global serta indikasi pemulihan ekonomi di kawasan Eropa, China dan India. Perbaikan ini diperkirakan dapat berlanjut pada tahun 2015 sehingga dapat menopang ekonomi Indonesia ke depan. “Kendati demikian, kita harus tetap waspada terhadap berbagai tantangan ekonomi ke depan. Kepala Kanwil menyampaikan harapan semoga seminar ini dapat membawa manfaat dan menghasilkan sesuatu yang berdaya guna bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan Provinsi DI Yogyakarta pada khususnya” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, Alfiah.
Isu Perekonomian internasinal disampaikan oleh Luky Alfirman, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI saat sesi pertama yang dimoderatori oleh Jaka Sriyana, dosen pada Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. secara umum, perkembangan dan prospek perekonomian global mengalami sedikit penguatan, namun masih dihadapkan pada sejumlah risiko. Risiko tersebut berasal dari perbedaan arah kebijakan dan pencapaian laju pertumbuhan dari berbagai negara. Untuk perkembangan ekonomi domestik, nilai tukar rupiah (per 17 Maret 2015) menunjukkan masih adanya tekanan dari sentimen global yaitu mengalami depresiasi terhadap mata uang dollar AS sebesar 5,89%, yang terutama disebabkan oleh menguatnya US dollar terhadap hampir seluruh mata uang.
Tak kalah menarik dengan isu sebelumnya, Artidiatun Adji, Ekonom pada Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM dan Regional Economist D.I Yogyakarta mebahas mengenai “Dana Keistimewaan DIY : Apakah Flypaper Effect Terjadi?”, Disampaikan bahwa Flypaper Effect adalah kondisi dimana Rp1 dana keistimewaan menghasilkan belanja publik yang lebih besar daripada Rp1 peningkatan pendapatan masyarakat. Dari kajian yang telah dilakukan, Artidiatun Adji menyampaikan bahwa fenomena flypaper effect tidak terjadi di DIY, karena peningkatan transfer dari Pemerintah Pusat tidak menghasilkan peningkatan pengeluaran pemerintah yang lebih besar daripada peningkatan PAD. Tidak terjadinya fenomena flypaper effect ini harus dimanfaatkan untuk optimalisasi anggaran guna mencapai economic outcomes yang diinginkan oleh masyarakat DIY.
Narasumber yang ketiga adalah Ahmad Yani, Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI yang menyampaikan materi dengan tema “Kebijakan Keuangan Daerah dan Transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016”. Pada sesi ini disampaikan materi tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Potret Keuangan Daerah, Perkembangan Kebijakan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa serta Arah Kebijakan Transfer ke Daerah ke depan.
Pada kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Ichsanuri menyoroti tentang Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 mengenai pelarangan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor. “terkait pelarangan tersebut, selain sektor perhotelan yang terkena dampak, juga pemerintah daerah memiliki keterbatasan fasilitas, sehingga untuk tahun 2015 ini pertemuan yang bersifat nasional dan regional menjadi sulit untuk dilaksanakan. Kondisi tersebut tentu saja juga berdampak pada sisi pertumbuhan ekonomi seperti transportasi, belanja souvenir tamu, dan kuliner” kata Ichsanuri.
Oleh : Erli Murti - Kontributor Kanwil Ditjen PBN Prov. D.I. Yogyakarta
