Semarang,Perbendaharaan.go.id- Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional.
Dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi, Pemerintah menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). KPPN Semarang II merupakan salah satu pilot project dalam melaksanakan program reformasi birokrasi yang diamanahkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Dengan kinerja dan sederet prestasi yang telah diraih KPPN Semarang II mulai dari Kantor Percontohan Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan, Predikat WBK-WBBM dari KemenPAN-RB dan Sertifikasi Quality Management System - ISO 9001:2008, menarik minat KemenPAN-RB dan Pemprov Jawa Tengah untuk melakukan studi banding ke KPPN Semarang II. Pada hari Kamis, 9 April 2015 rombongan KemenPAN-RB berjumlah 21 orang yang terdiri dari Eselon II (3 orang), Eselon III (4 orang), Eselon IV (5 orang), auditor (2 orang) dan analis (7 orang) serta rombongan Pemprov Jawa Tengah berjumlah 4 orang tiba di KPPN Semarang II. Rombongan disambut oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala KPPN Semarang II beserta Kepala Bagian Umum, Kabid SKKI, Kepala Seksi KPPN Semarang II. Diawal kunjungan, KemenPAN-RB dan Pemprov Jawa Tengah meninjau ruang layanan yang berada di Front Office dan dilanjutkan dengan acara diskusi dan sharing di Aula Lantai II. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Muhson mengatakan, "Semangat reformasi birokrasi membuat KPPN Semarang II terpacu untuk terus meningkatkan pelayanan ke segenap stakeholders". Kemudian beliau menjelaskan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka optimalisasi layanan kepada masyarakat dengan implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), penerapan akuntansi berbasis akrual dan MPN G-2 di seluruh KPPN. Hal ini diharapkan menjadi sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih cepat, akurat, transparan dan akuntabel.
Keberadaan KPPN Semarang II yang memperoleh banyak prestasi, mendorong instansi pemerintah lain untuk terus meningkatkan pelayanan dalam membangun reformasi birokrasi. "KPPN Semarang II menginspirasi kami dalam peningkatan mutu di berbagai bidang" tegas Teguh Widjinarko selaku Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, KemenPAN-RB. KemenPAN-RB ingin menjadikan KPPN Semarang II sebagai role model untuk membangun zona integritas WBK-WBBM. Diskusi yang dipandu oleh Yuni Wibawa, Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan berlangsung menarik, rombongan KemenPAN-RB sangat antusias mengajukan pertanyaan terkait bagaimana membangun zona integritas WBK-WBBM, budaya kerja, budaya anti korupsi, pengelolaan sistem manajemen SDM dan menjaga serta mempertahankan predikat WBK-WBBM di KPPN Semarang II.
Edy Nuryadi selaku Kepala KPPN Semarang II menjelaskan kiat utama untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan komitmen seluruh pegawai untuk menjaga dan mempertahankan yang sudah diraih serta terus menerus melakukan perbaikan untuk menjadi yang terbaik dengan kerja keras, tulus, ikhlas tanpa pamrih. Beliau menambahkan bahwa para pegawai telah melakukan kontrak kinerja individu dan organisasi, serta melakukan penandatanganan nota kesepahaman anti korupsi gratifikasi dengan mitra kerja KPPN Semarang II. Pada akhir diskusi, rombongan KemenPAN-RB diminta memberikan testimoni terkait kesan-kesan selama melakukan studi banding. "Jajaran pimpinan dan pegawai KPPN Semarang II benar-benar telah membuktikan komitmennya dalam melakukan reformasi birokrasi. Pantas dan layak menjadi contoh unit pemerintahan lain dalam melakukan reformasi birokrasi secara konkret. Saya yakin kalau setiap Kementerian/Lembaga/Pemda memiliki unit-unit seperti KPPN Semarang II, maka birokrasi kelas dunia akan dapat kita wujudkan", ungkap Agus Uji, Kepala Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur dalam testimoninya.
Sebagai penutup acara, rombongan KemenPAN-RB mengamati secara langsung proses bisnis yang ada di KPPN Semarang II. Tidak lupa mereka berinteraksi dengan pegawai KPPN Semarang II dan mewawancarai satker terkait pelayanan yang diterima. Rombongan KemenPAN-RB akan mempromosikan hasil studi banding ini ke seluruh instansi di Kementerian/Lembaga/Pemda lainnya.
Oleh : Neil Edwin & Rifky Iyan - Kontributor KPPN Semarang II
