Medan, djpbn.kemenkeu.go.id,- Ditjen Perbendaharaan adalah organisasi yang memiliki struktur besar dan manajemen yang tertata modern demikian ungkap Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono saat memberikan pengarahan pada roadshow Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan di Medan (24/11).
Dalam roadshow yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan tersebut, Marwanto menyampaikan bahwa pegawai Ditjen Perbendaharaan harus berbangga diri karena sudah menerapkan best practice managerial system yang ada pada organisasi modern.
Modernisasi Ditjen Perbendaharaan tampak pada implementasi skema open bidding untuk mengisi jabatan strategis. Skema tersebut merupakan bagian dari sistem kompetensi yang diterapkan pada organisasi modern. Saat ini terdapat sekitar 60 pegawai Ditjen Perbendaharaan yang sedang mengikuti proses seleksi untuk mengisi jabatan eselon II di Kementerian Keuangan, dan akan bersaing dengan pegawai dari unit eselon I lainnya.
“Kapasitas hard competency Bapak Ibu sekalian sudah tidak diragukan lagi, sebagaimana tampak pada prestasi yang sudah diraih Ditjen Perbendaharaan” demikian ungkap Marwanto.
“Dirjen Perbendaharaan tidak akan dapat menghasilkan apapun tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian, karena substansi detil ada di Direktorat, Kanwil dan KPPN” tambahnya lagi.
Namun Marwanto mengingatkan bahwa para pejabat Eselon III mulai saat ini harus mulai belajar tentang manajerial dan soft skills. “soft skill dan manajerial akan membantu ketika menempati jabatan strategis” tegasnya.
Sebagai organisasi modern, Ditjen Perbendaraan juga memperhatikan aspek fleksibilitas dalam penerapan mekanisme dan prosedur. Mulai dari penetapan time frame langkah-langkah pencairan anggaran akhir tahun yang mempertimbangkan kebutuhan stakeholder berdasarkan trend dan kewajaran norma waktu administrasi belanja. Sampai kepada dispensasi yang dapat diberikan oleh Kanwil dan KPPN terutama dalam hal penanganan bencana alam, kahar, dan Pilkada serentak.
“Kepala Kanwil dan KPPN yang lebih tahu kebutuhan dispensasi tersebut, jadi mohon koordinasikan dengan baik” demikian dinyatakan Dirjen Perbendaharaan kembali.
Selain itu, pengembangan modernisasi pada Ditjen Perbendaharaan utamanya yang berorientasi pada peningkatan layanan. Sebagaimana terwujud dalam co-location bekerjasama dengan Ditjen Kekayaan Negara serta Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko. Ketiga unit eselon I tersebut menurut Central Transformation Office Kementerian Keuangan dinilai memiliki fungsi yang sama yaitu fungsi treasury. Marwanto menyampaikan, “co-location membuat layanan lebih gampang, singkat, dan satu lokasi”. Selanjutnya, prisip co-location ini juga diharapkan dapat dipakai untuk membantu Ditjen Pajak dalam implementasi e-billing. “KPPN agar turut mendorong implementasi e-billing dan MPN G2 karena akan memudahkan pengelolaan penerimaan Negara kedepan” tambah Marwanto.
Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan
Foto: PMO Ditjen Perbendaharaan
Baca juga: Implementasi Tranformasi Kelembagaan pada Jangka Menengah
