Liputan Pertemuan Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA)

Jakarta, perbendaharaan.go.id -Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) Treasury Community of Practice (T-Cop). Kegiatan tersebut berjalan selama tiga hari, 26 – 28 Maret 2014, di Jakarta. PEMNA dihadiri oleh utusan dari tiga belas negara anggota dan juga perwakilan dari lembaga dan negara donor.

PEMNA merupakan sebuah forum bagi para pejabat publik di lingkup Asia yang melaksanakan tugas di bidang manajemen keuangan publik, untuk secara bersama-sama berbagi pengetahuan dan pengalaman. Secara khusus, PEMNA memfasilitasi pertukaran pengalaman dari masing-masing negara dalam mengimplementasikan reformasi manajemen keuangan publik, melakukan analisis tantangan-tantangan terkait manajemen pengelolaan keuangan publik yang dihadapi oleh negara-negara anggota PEMNA dan benchmarking kinerja manajemen pengelolaan keuangan publik diantara negara-negara anggota. Anggota PEMNA terdiri dari: Indonesia, Kamboja, Cina, Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Pilipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Selain itu juga didukung oleh beberapa lembaga seperti Bank Dunia, IMF, OECD dan Kementerian Keuangan dan Strategi Korea.

Agar forum diskusi dalam PEMNA dapat lebih fokus, maka dalam PEMNA dibentuk dua community of practice yaitu Treasury Community of Practice (T-COP) dan Budget Community of Practice (B-COP). Kegiatan yang sedang berlangsung saat ini sendiri merupakan pertemuan T-COP yang ketujuh.

Kegiatan PEMNA diawali dengan welcoming speech Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono. Dalam sambutannya, Marwanto Harjowiryono menyampaikan bahwa pada tahun ini, Kementerian Keuangan sedang melakukan proses roll out SPAN, sebuah sistem manajemen keuangan yang terintegrasi. Hal penting lainnya terkait dengan reformasi manajemen kas yang akan dilakukan pada tahun 2014 ini adalah operasionalisasi Treasury Dealing Room (TDR). TDR merupakan sebuah tool manajemen kas yang memungkinkan Kementerian Keuangan untuk berinteraksi dengan pasar finansial agar dapat mengoptimalkan likuiditas kas negara. Dengan implementasi SPAN dan TDR, bisa dibayangkan Indonesia akan memiliki suatu sistem manajemen kas yang hebat dan pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, K.A. Badaruddin, memberikan keynote speech dari Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, sekaligus membuka secara resmi kegiatan PEMNA. Dalam keynote speech-nya tersebut, Wakil Menteri Keuangan menyampaikan bahwa dengan adanya PEMNA, negara-negara yang tergabung di dalamnya mempunyai suatu platform untuk saling berbagi informasi, pengetahuan dan pengalaman dalam manajemen keuangan publik. Sebelumnya, masing-masing negara tersebut harus menghadapi sendiri permasalahan krisis finansial yang melanda sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 dan 2008.

Dalam keynote speech-nya yang disampaikan oleh K.A. Badaruddin, Wakil Menteri Keuangan berharap PEMNA dapat meningkatkan perannya sebagai suatu forum diskusi pengembangan manajemen keuangan publik dan menjadi platform untuk mengembangkan kemitraan menuju pengelolaan keuangan publik yang baik di level Asia.

Agenda lain yag tak kalah penting dalam pembukaan kegiatan PEMNA tersebut adalah soft launching buku berjudul “Cash Management Reform in Indonesia: Making the State Money Work Harder.” Buku tersebut merupakan dokumen yang mencatat perjalanan panjang pengalaman Indonesia dalam melakukan reformasi manajemen kas yang telah dimulai sejak diundangkannya tiga undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Buku itu diharapkan dapat berguna sebagai salah satu referensi dalam ranah reformasi manajemen kas.

Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Pengelolaan Kas Negara Rudy Widodo menyampaikan bahwa harapannya buku ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Namun demikian Rudy menegaskan bahwa buku ini bukan sebagai alat panduan, melainkan sebagai bentuk perbandingan dan ilmu pengetahuan. Menurutnya, sejauh ini belum ada buku yang membahas bagaimna Pemerintah Indonesia mengelola Kas Negara, sehingga kehadiran buku ini akan menjadi milestone bagi generasi berikutnya.

Oleh: Afies, Novri, Tino, Sugeng – Media Center Ditjen Perbendaharaan