Bandung dan Jakarta, 29 Desember 2025 – Menjelang akhir tahun 2025, dua Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, melakukan kunjungan kerja di dua wilayah penting yaitu Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta dan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat untuk memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 serta persiapan APBN Tahun 2026. Kunjungan ini menunjukkan komitmen Kementerian Keuangan untuk tetap bekerja dan mendukung jalannya program pemerintah, bahkan di akhir tahun anggaran.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengunjungi dua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yaitu KPPN Bandung I dan KPPN Sumedang, yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat. Kunjungan ini dilakukan untuk memantau pelaksanaan APBN menjelang akhir tahun anggaran, yang merupakan periode krusial dalam pengelolaan keuangan negara.
“Menuju akhir tahun ini biasanya adalah satu periode yang sangat-sangat spesial untuk teman-teman di perbendaharaan. Menjelang akhir tahun, khususnya di bulan Desember, aktivitas perbendaharaan berada pada periode yang sangat krusial.” tegas Wamenkeu Suahasil
Wamenkeu Suahasil mengapresiasi kinerja pengelolaan APBN di Jawa Barat yang telah mencapai 94,6% dengan KPPN Sumedang mencatatkan realisasi tertinggi sekitar 98%, disusul oleh KPPN Bandung I yang lebih dari 95%.
Namun, Wamenkeu Suahasil mengingatkan bahwa pencapaian tersebut belum final. Pada tanggal 31 Desember, seluruh transaksi APBN di seluruh Indonesia akan ditutup dan seluruh posisi kas negara dipantau hingga detik terakhir.
"Kami akan menutup seluruh APBN pada tanggal 31 Desember yang akan disusun dalam laporan pelaksanaan APBN. Semua transaksi pemerintah akan terus dipantau hingga akhir tahun sampai dengan tengah malam," ujarnya
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga melakukan kunjungan kerja di Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta VII. Wamenkeu Thomas memberikan apresiasi terhadap kinerja pengelolaan APBN tahun 2025 di DKI Jakarta yang telah menunjukkan hasil positif dengan realisasi belanja APBN Regional DKI Jakarta sekitar 93,02%.
Wamenkeu Thomas juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) di tahun 2026, agar akselerasi belanja APBN tahun 2026 bisa dimulai sejak awal tahun, dengan fokus utama pada program-program prioritas pemerintah.
"Koordinasi yang intensif antara Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga sangat penting untuk memastikan pelaksanaan APBN Tahun 2026 dapat berjalan dengan baik, dengan fokus utama pada program-program prioritas,” tegas Wamenkeu Thomas.
Selain itu, Wamenkeu Thomas juga mendorong Kanwil DJPb dan KPPN di Jakarta untuk terus memberikan inovasi dalam memperbaiki pengelolaan APBN. Ia mengharapkan agar Kanwil DJPb tidak hanya fokus pada tugas administratif, tetapi juga memberikan inisiatif dan solusi yang dapat memperkuat sistem pengelolaan APBN. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas belanja negara dan mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah.
Melalui kunjungan kerja, kedua Wakil Menteri Keuangan ingin memastikan bahwa seluruh jajaran Kementerian Keuangan tetap fokus dalam memberikan pelayanan sekaligus ikut mengawal kebermanfaatan program-program pemerintah. Kedua Wakil Menteri Keuangan menyampaikan pesan yang serupa terkait pengelolaan APBN pada tahun 2026. Mereka menggarisbawahi pentingnya mempercepat dan memperbaiki koordinasi antara pusat dan daerah, juga dengan Kementerian/Lembaga (K/L), serta memastikan bahwa belanja APBN dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung program prioritas yang dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (RDP/RAM/AVP)
