Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memimpin rapat kerja bersama jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) pada Selasa (13/01) di Kantor Pusat DJPb, Jakarta. Rapat kerja tersebut membahas isu strategis perbendaharaan dan current issues fiskal sebagai upaya menyelaraskan kebijakan perbendaharaan dalam menghadapi tantangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rapat kerja dihadiri oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, seluruh Direktur Kantor Pusat DJPb, Sekretaris DJPb, para Direktur Utama Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan DJPb, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan (TPBP), Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta, serta jajaran Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka).
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan kondisi kas negara yang mencakup saldo kas Bendahara Umum Negara (BUN), penempatan dana pada Bank Indonesia, serta rekening lainnya. Dirjen Perbendaharaan juga memaparkan proyeksi pergerakan kas sepanjang tahun anggaran, dengan perhatian khusus pada periode akhir Juli, akhir Agustus, serta November sampai dengan Desember yang secara historis menjadi fase tekanan likuiditas. Untuk itu, pengelolaan kas terus dikembangkan secara dinamis, termasuk melalui penguatan sistem pengawasan dan aplikasi pengelolaan kas yang terintegrasi.
Rapat kerja juga membahas pengelolaan Operator Investasi Pemerintah (OIP) dan investasi pemerintah non-permanen yang mencakup pembiayaan perumahan, pangan, UMKM, pendidikan, serta kerja sama internasional. Pengelolaan dana kelolaan tersebut diarahkan agar tetap efisien dengan imbal hasil yang terjaga serta risiko fiskal yang terkendali. Selain itu, disampaikan pula perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta kebutuhan subsidi bunga, dengan upaya menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pengendalian defisit anggaran.
Evaluasi pelaksanaan anggaran turut menjadi perhatian dalam rapat kerja ini, khususnya terkait konsentrasi realisasi belanja pada akhir tahun anggaran. DJPb mengidentifikasi masih adanya pekerjaan yang telah selesai namun belum ditagihkan, serta kontrak yang diperpanjang melewati tahun anggaran berjalan. Ke depan, DJPb mengusulkan perbaikan mekanisme pengelolaan kontrak akhir tahun, antara lain dengan memajukan batas waktu penutupan dan pengajuan kontrak. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu pembayaran, memperbaiki perencanaan kas, serta mengurangi tekanan fiskal di penghujung tahun.
Isu pembiayaan berkelanjutan juga menjadi salah satu fokus pembahasan, khususnya pengembangan ekosistem pengelolaan sampah dan waste to energy. Pengembangan waste to energy juga dipandang sebagai pilot project nasional yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah dalam mengelola proyek berbasis pembiayaan kreatif serta memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Keuangan menegaskan bahwa rapat kerja tidak hanya berfungsi sebagai forum pelaporan, melainkan sebagai ruang diskusi strategis. Ia menyampaikan apresiasi atas kinerja DJPb dalam menjaga defisit anggaran tetap terkendali pada tahun sebelumnya, meskipun dihadapkan pada tekanan penerimaan dan dinamika global yang semakin kompleks. Sejalan dengan hal tersebut, Wamenkeu menekankan pentingnya sinergi dan pemanfaatan instrumen fiskal secara strategis.
“Strategi global memang belum sepenuhnya terbentuk, namun harus dimulai dengan kemauan untuk saling menggandeng dan duduk bersama. Instrumen keuangan dan investasi perlu dimanfaatkan secara tepat, tidak hanya sebagai kewajiban negara, tetapi juga sebagai alat strategis dalam menjaga kepentingan nasional di tengah perubahan tatanan global,” ujar Wamenkeu.
Ke depan, Wamenkeu menekankan pentingnya pengendalian faktor-faktor yang dapat dikelola pemerintah, khususnya ketepatan waktu eksekusi anggaran, agar APBN dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Menutup rapat kerja, Wamenkeu mendorong penguatan koordinasi horizontal lintas kementerian/lembaga serta sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam pengembangan pembiayaan inovatif dan proyek-proyek strategis. Melalui rapat kerja ini, Kementerian Keuangan menegaskan komitmen untuk memperkuat pengelolaan perbendaharaan negara yang prudent dan berkelanjutan, pengembangan Waste to Energy, dan akselerasi Modern Treasury sehingga APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. [NS]
