Jakarta – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) secara resmi merayakan puncak peringatan Hari Bakti Perbendaharaan (HBP) ke-22 pada hari Rabu, (14/01). Bertempat di Aula Jusuf Anwar, Jakarta, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan dan insan Intress di seluruh Indonesia baik secara luring maupun daring.
Dalam suasana yang penuh kehangatan, Dirjen Perbendaharaan menekankan bahwa meski secara organisasi HBP memasuki tahun ke-22, esensi tugas perbendaharaan sebenarnya telah lahir seiring dengan berdirinya Republik Indonesia. Sejarah mencatat bahwa sejak tahun 1945, fungsi pejabatan keuangan telah berperan vital dalam menjaga roda pemerintahan, bahkan jauh sebelum adanya undang-undang perbendaharaan yang modern.
Hal ini tercermin dari keberadaan gedung-gedung kantor antik yang bersejarah, beberapa di antaranya telah berdiri sejak tahun 1818, yang menjadi bukti fisik dari panjangnya perjalanan pengabdian institusi ini dalam mengawal keuangan negara. "Suatu negara nggak akan jalan kalau nggak ada yang bayar (menyalurkan), jadi teman-teman jangan ngecilin peran kita," tegas Dirjen Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti dalam arahannya.
Seiring berjalannya waktu, organisasi ini mengalami evolusi besar dari masa Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) hingga transformasi menjadi DJPb yang lebih fokus dan terintegrasi. Salah satu pencapaian teknologi informasi terbaru yang disoroti adalah peluncuran Enhancement SPAN 2.0, aplikasi MyIntress dan Treasury Connect yang merupakan bentuk nyata DJPb dalam melakukan modernisasi dan digitalisasi sistem perbendaharaan. Langkah ini menandakan era baru perbendaharaan yang semakin terintegrasi dan modern, dimana peran DJPb tidak lagi sebatas mengurus kas negara, tetapi telah berkembang pesat menjadi Regional Chief Economist dan Financial Advisor di daerah. Melalui peran ini, insan perbendaharaan dituntut mampu memberikan analisis fiskal yang komprehensif dan menjadi wakil Kementerian Keuangan yang mampu memotret keadaan daerah secara menyeluruh bagi para pengambil kebijakan.
Keberhasilan DJPb saat ini tidak lepas dari kerja keras para pendahulu serta dedikasi seluruh unit di pusat maupun daerah dalam menjaga kelancaran penyaluran APBN. Secara khusus, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran atas dedikasi mereka sepanjang tahun 2025.
Tantangan pengelolaan keuangan ke depan dipastikan semakin kompleks, terutama dalam mengawal program-program prioritas pemerintah di era Pemerintahan Presiden Prabowo yang membutuhkan percepatan dan manajemen yang akurat. Berbagai kebijakan strategis seperti pengelolaan 338 Badan Layanan Umum (BLU), penguatan pembiayaan UMi Pro, hingga dukungan transformasi energi melalui pengelolaan dana perkebunan oleh BPDP, menjadi bukti nyata kontribusi DJPb dalam mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera.
Menghadapi tahun 2026, Dirjen Perbendaharaan menginstruksikan seluruh jajaran untuk bekerja lebih keras lagi mengingat tantangan yang akan dihadapi semakin berat. Persiapan dilakukan melalui perubahan pola kerja yang semakin baik, dukungan IT yang semakin mumpuni, serta rencana delayering organisasi menuju jabatan fungsional yang lebih profesional. Penekanan pada penguatan IT akan terus dilakukan guna mengonversi tugas-tugas administratif sehingga sumber daya manusia dapat fokus pada tugas-tugas strategis yang lebih dinamis.
Mengakhiri rangkaian peringatan, ditegaskan kembali bahwa seluruh kerja keras dalam mengawal fiskal harus dilandasi dengan niat ibadah dan semangat kolaborasi untuk memberikan manfaat terbaik bagi bangsa dan negara. "Niatkan pekerjaan kita untuk ibadah. Saya yakin semuanya akan mendapatkan ganjaran yang baik dari yang Maha Kuasa," pungkas Astera.[NAR/AVP]
