Jakarta, Selasa (3/3/2026) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menerima kunjungan studi (study visit) delegasi Lao PDR pada Selasa (3/3) di Jakarta dalam rangka memperkuat kerja sama dan pertukaran pengetahuan pengelolaan keuangan negara. Kunjungan ini menjadi langkah strategis mengingat  Lao PDR saat ini tengah menyusun draf undang-undang perbendaharaan negara (National Treasury Law).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Lao PDR, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Direktur Jenderal Anggaran Negara, Para Direktur dari Kementerian Keuangan Lao PDR, serta perwakilan dari World Bank. Dari pihak Indonesia, hadir Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti didampingi oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Arif Wibawa serta Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut serta mengucapkan selamat atas suksesnya pemilu Lao PDR yang diharapkan dapat memperkuat stabilitas dan pembangunan di negara tersebut.

“Membangun fondasi hukum yang kuat bagi keuangan publik bukan sekadar proses teknis, tetapi menjadi cermin komitmen bersama terhadap tata kelola yang bertanggung jawab dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dirjen Perbendaharaan.

Dirjen Perbendaharaan menjelaskan, reformasi perbendaharaan Indonesia diakselerasi awal 2000-an setelah Krisis Finansial Asia mengungkap inefisiensi sistem lama. Dalam kesempatan ini, Indonesia berbagi pengalaman kepada delegasi Laos terkait proses penyusunan Paket Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003-2004 sebagai fondasi reformasi fiskal nasional Republik Indonesia.

Modernisasi dilanjutkan melalui digitalisasi pelaksanaan anggaran, implementasi Treasury Single Account, pemantauan kas real time, dan peningkatan kualitas pelaporan. Digitalisasi juga meningkatkan efisiensi dan menurunkan kebutuhan pegawai dari sekitar 12.000 orang pada 2007 menjadi sekitar 6.400 pada 2026. 

Astera menegaskan, pengalaman  yang dibagikan Indonesia sebagai pembelajaran, tidak harus diadopsi sepenuhnya. Ia juga mendorong transformasi lanjutan melalui delayering dan penguatan peran Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Lao PDR, Phouvong Kittavong, menilai kunjungan ini penting untuk memperdalam pembelajaran. “Pertemuan ini merupakan kesempatan penting untuk memperkuat kerja sama dan berbagi pengetahuan antara institusi kita,” jelasnya.

Menurutnya, kerangka pengelolaan keuangan publik Lao PDR telah berjalan sekitar 20 tahun dan kini sedang diperkuat melalui penyusunan regulasi baru. Implementasi Treasury Single Account di negaranya juga telah mencapai sekitar 75 persen. “Kami tertarik mempelajari pengalaman Indonesia, khususnya dalam pengelolaan keuangan  negara dan strategi investasi untuk mendukung anggaran,” sambungnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang saling belajar dan tumbuh bersama bagi kedua negara sekaligus memperkuat tata kelola keuangan negara yangkuat, modern dan berkelanjutan. [BS]