Jakarta, Senin (25/05/26) – Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI terkait Laporan Kinerja Special Mission Vehicle (SMV) dan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan Tahun 2025, di Gedung DPR RI, Jakarta.
RDP dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun dan dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan, termasuk Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Negara, serta pimpinan SMV Kementerian Keuangan, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), PT Geo Dipa Energi (Persero), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Selain itu, agenda juga membahas capaian kinerja sejumlah BLU strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Dalam pembukaan rapat, Komisi XI DPR RI menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja SMV dan BLU Kementerian Keuangan yang dinilai mampu mendukung program prioritas pemerintah sekaligus menjaga efektivitas pengelolaan fiskal negara. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam mengawal pelaksanaan kebijakan fiskal melalui berbagai instrumen pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan bahwa SMV dan BLU memiliki peran strategis sebagai alat fiskal pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga keberlanjutan APBN. Kehadiran SMV dan BLU diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan, memperkuat skema pembiayaan kreatif, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menjadi instrumen mitigasi risiko terhadap berbagai program pembangunan pemerintah.
“SMV dan BLU merupakan instrumen penting pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal secara efektif, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Rapat turut menyoroti kinerja BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam mendukung pemberdayaan pelaku UMKM. PIP menjalankan berbagai program pemberdayaan UMKM melalui pendampingan usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, konsultasi usaha, hingga pengawasan terhadap debitur.
Dalam sesi pendalaman, anggota Komisi XI DPR RI memberikan sejumlah masukan terkait pemerataan pembiayaan pembangunan, optimalisasi pemberdayaan UMKM, penguatan kualitas layanan BLU, serta peningkatan kontribusi SMV terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Melalui RDP tersebut, Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola SMV dan BLU agar semakin adaptif, profesional, dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat. [SAF/AVP]
