Jakarta, Kamis (25/06/26) – Pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan membutuhkan dukungan kebijakan fiskal, skema pembiayaan inovatif, serta kolaborasi lintas sektor. Isu tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Jakarta Fiscal Forum (JFF) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi DKI Jakarta di Aula Gedung Jusuf Anwar.
Mengusung tema “Fiskal Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta sebagai Kota Global”, forum yang bertepatan dengan momentum peringatan 499 tahun Kota Jakarta ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, otoritas fiskal dan moneter, akademisi, mitra pembangunan, serta pelaku usaha untuk membahas berbagai tantangan dan peluang pengelolaan sampah perkotaan.
Dalam laporan kegiatannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta M. Syaibani menyampaikan bahwa JFF yang telah diinisiasi sejak tahun 2024 menjadi wadah dialog dan kolaborasi dalam merumuskan solusi atas berbagai isu pembangunan strategis. Tahun ini, forum mengangkat tiga isu utama, yaitu tantangan dan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan, kebijakan fiskal sebagai instrumen pembiayaan inovatif dan berkelanjutan, serta peluang investasi dan pengembangan proyek waste-to-energy.
Forum diikuti oleh perwakilan OPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, unit-unit Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga, jajaran Kanwil DJPb se-Indonesia secara daring, akademisi, mitra pembangunan, hingga pelaku usaha.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam sambutannya mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan forum tersebut dan berharap sinergi serupa dapat terus diperkuat di berbagai daerah.
“Instrumen fiskal itu bukan cuma soal anggaran, bisa juga berupa insentif dan kebijakan pendukung lainnya. Ini yang perlu terus kita perkuat sinerginya antara pusat dan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan di banyak wilayah, meskpun Jakarta dinilai relatif lebih mudah menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah mengingat posisinya sebagai ibu kota negara.
Forum kemudian dilanjutkan dengan keynote speech dari Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Prof. Firdaus Ali yang menyoroti tantangan Jakarta sebagai kota pesisir yang menghadapi ancaman kenaikan muka air laut sekaligus penurunan permukaan tanah. Menurutnya, persoalan tersebut menuntut perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah dari pendekatan hilir menuju sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, sejalan dengan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang pemilahan sampah di hulu.
"Waste-to-energy tidak semata-mata penerapan teknologi untuk mengolah sampah, tetapi bagian dari upaya memperkuat layanan perkotaan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan sebagaimana sudah dilakukan kota-kota besar di dunia," ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan berbagai skema pembiayaan inovatif yang melibatkan PT SMI, BPDLH, dan Danantara guna mendukung pengembangan proyek pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Jakarta.
Seminar nasional yang menjadi bagian utama forum menghadirkan enam narasumber dari unsur pemerintah, lembaga pembiayaan, sektor swasta, pemerintah daerah, dan akademisi untuk membahas berbagai aspek pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan.
Diskusi diawali oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan Irwan Dharmawan yang memaparkan berbagai alternatif pembiayaan dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya, Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menjelaskan peluang blended financing sebagai salah satu skema pendanaan yang dapat mendukung pengembangan proyek pengelolaan sampah berkelanjutan.
Dari sisi investasi, CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara (PT Denera) Fadli Rahman mengulas peluang pengembangan proyek waste-to-energy melalui studi kasus pengelolaan sampah Bantar Gebang. Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh Team Leader Divisi Pengembangan Proyek PT SMI Rikka Dwi Rejeki yang memaparkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan proyek infrastruktur pengelolaan sampah.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dedy Setiono memaparkan kondisi, tantangan, dan kebijakan pengelolaan sampah di Jakarta dari perspektif pemerintah daerah. Diskusi ditutup oleh pakar energi Universitas Indonesia Hanny Johanes Berchmans yang mengulas pengembangan waste-to-energy sebagai infrastruktur strategis yang tidak hanya berdampak pada pengelolaan lingkungan, tetapi juga memiliki implikasi fiskal dan ekonomi yang signifikan.
Dari seluruh rangkaian diskusi tersebut, tergambar bahwa penyelesaian persoalan sampah Jakarta memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pembiayaan, dan sektor swasta. Melalui pemanfaatan instrumen fiskal yang tepat serta dukungan pembiayaan inovatif, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi solusi lingkungan, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.[RAM/NAR]
Mengusung tema “Fiskal Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta sebagai Kota Global”, forum yang bertepatan dengan momentum peringatan 499 tahun Kota Jakarta ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, otoritas fiskal dan moneter, akademisi, mitra pembangunan, serta pelaku usaha untuk membahas berbagai tantangan dan peluang pengelolaan sampah perkotaan.
Dalam laporan kegiatannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta M. Syaibani menyampaikan bahwa JFF yang telah diinisiasi sejak tahun 2024 menjadi wadah dialog dan kolaborasi dalam merumuskan solusi atas berbagai isu pembangunan strategis. Tahun ini, forum mengangkat tiga isu utama, yaitu tantangan dan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan, kebijakan fiskal sebagai instrumen pembiayaan inovatif dan berkelanjutan, serta peluang investasi dan pengembangan proyek waste-to-energy.
Forum diikuti oleh perwakilan OPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, unit-unit Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga, jajaran Kanwil DJPb se-Indonesia secara daring, akademisi, mitra pembangunan, hingga pelaku usaha.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam sambutannya mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan forum tersebut dan berharap sinergi serupa dapat terus diperkuat di berbagai daerah.
“Instrumen fiskal itu bukan cuma soal anggaran, bisa juga berupa insentif dan kebijakan pendukung lainnya. Ini yang perlu terus kita perkuat sinerginya antara pusat dan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan di banyak wilayah, meskpun Jakarta dinilai relatif lebih mudah menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah mengingat posisinya sebagai ibu kota negara.
Forum kemudian dilanjutkan dengan keynote speech dari Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Prof. Firdaus Ali yang menyoroti tantangan Jakarta sebagai kota pesisir yang menghadapi ancaman kenaikan muka air laut sekaligus penurunan permukaan tanah. Menurutnya, persoalan tersebut menuntut perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah dari pendekatan hilir menuju sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, sejalan dengan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang pemilahan sampah di hulu.
"Waste-to-energy tidak semata-mata penerapan teknologi untuk mengolah sampah, tetapi bagian dari upaya memperkuat layanan perkotaan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan sebagaimana sudah dilakukan kota-kota besar di dunia," ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan berbagai skema pembiayaan inovatif yang melibatkan PT SMI, BPDLH, dan Danantara guna mendukung pengembangan proyek pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Jakarta.
Seminar nasional yang menjadi bagian utama forum menghadirkan enam narasumber dari unsur pemerintah, lembaga pembiayaan, sektor swasta, pemerintah daerah, dan akademisi untuk membahas berbagai aspek pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan.
Diskusi diawali oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan Irwan Dharmawan yang memaparkan berbagai alternatif pembiayaan dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya, Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menjelaskan peluang blended financing sebagai salah satu skema pendanaan yang dapat mendukung pengembangan proyek pengelolaan sampah berkelanjutan.
Dari sisi investasi, CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara (PT Denera) Fadli Rahman mengulas peluang pengembangan proyek waste-to-energy melalui studi kasus pengelolaan sampah Bantar Gebang. Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh Team Leader Divisi Pengembangan Proyek PT SMI Rikka Dwi Rejeki yang memaparkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan proyek infrastruktur pengelolaan sampah.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dedy Setiono memaparkan kondisi, tantangan, dan kebijakan pengelolaan sampah di Jakarta dari perspektif pemerintah daerah. Diskusi ditutup oleh pakar energi Universitas Indonesia Hanny Johanes Berchmans yang mengulas pengembangan waste-to-energy sebagai infrastruktur strategis yang tidak hanya berdampak pada pengelolaan lingkungan, tetapi juga memiliki implikasi fiskal dan ekonomi yang signifikan.
Dari seluruh rangkaian diskusi tersebut, tergambar bahwa penyelesaian persoalan sampah Jakarta memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pembiayaan, dan sektor swasta. Melalui pemanfaatan instrumen fiskal yang tepat serta dukungan pembiayaan inovatif, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi solusi lingkungan, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.[RAM/NAR]
