Liputan Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
Tanjungpinang, perbendaharaan.go.id &ndash Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (Prov. Kepri) menyelanggarakan rapat koordinasi perdana yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 Maret 2014. Selain melibatkan seluruh pejabat/pegawai lingkup kanwil tersebut, rakor kali ini juga dihadiri oleh para Kepala Bagian di Setditjen Perbendaharaan dan diakhir acara dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Dengan dimoderatori oleh Kepala KPPN Tanjungpinang, Setijo Budi Pramono, sesi pertama di awali oleh Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri, Didyk Choiroel, yang menyampaikan beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaraan dalam menjalani tahun 2014, diantaranya yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri diharapkan pertama, dapat menghasilkan sebuah laporan pertanggungjawaban anggaran yang didalamnya ada sebuah proses monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penyerapan anggaran satker, sehingga diharapkan dapat memetakkan permasalahan dan bisa melakukan proyeksi terhadap penyerapan anggaran yang nantinya dapat mengatur proporsionalitas maupun tempo penyerapan anggaran sehingga dapat mencapai output, outcame dan impact yang akan dihasilkan. Kedua, adalah adanya standarisasi layanan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ketiga yaitu persiapan dalam menyongsong SPAN yang sudah mulai bergulir. Keempat mengenai penerapaan akuntansi berbasis akrual yang akan dilaksanakan mulai tahun 2015 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri harus turut mensukseskan dengan memberikan bimbingan kepada satuan kerja yang ada di Provinsi Kepulaua Riau.

Pejabat yang baru dilantik oleh Menteri Keuangan pada bulan Januari 2014 lalu juga mengingatkan kepada seluruh pegawai yang hadir bahwa positioning Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri yang berbatasan dengan negara lain memerlukan strategi khusus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan juga karena wilayahnya yang berada di kepulauan diperlukan adanya inovasi dalam menghadapi satker yang jauh lokasinya dari sisi geografis sehingga memerlukan waktu yang lama ke KPPN atau ke kanwil, demikian juga terhadap satuan kerja yang melakukan penegakan hukum di wilayah perbatasan juga harus kita sikapi berbeda dari satuan kerja yang lainnya.

&ldquoKemudian adanya kawasan ekonomi khusus, peran penerimaan negara dari pihak luar serta dari pertambangan menjadi signifikan perlu kita sikapi secara khusus dan hal ini diperlukan sebuah inovasi sehingga peran kita sebagai ujung tombak Ditjen Perbendaharaan dapat terlaksana dengan lebih baik,&rdquo pesan Didyk.

Kemudian pada sesi kedua, Syafriadi, Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan, menyampaikan beberapa program unggulan dari Ditjen Perbendaharaan 2014 antara lain: pertama, bahwa kedepan Ditjen Perbendaharaan akan diarahkan akan menjadi sebuah organisasi yang optimal, artinya kita tahu positioning yang ada sesuai dengan sumber daya yang ada dioptimalkan sesuai dengan kondisi yang ada sekarang, sehingga semua lini akan tetap mempunyai peran yang sama pentingnya sehingga akan terbangun sebuah tim yang solid.

Kedua, organisasi ini akan berbasis riset/penilitian/atau kajian (Research-based policy) terhadap setiap peraturan/kebijakan yang akan dibuat oleh Ditjen Perbendaharaan disusun dengan perencanaan yang sistematis sehingga antar setiap peraturan/kebijakan lebih harmonis dan akan saling menguatkan.

Ketiga, integrasi, bahwa setiap lini mempunyai integrasi yang dibangun dengan sekian banyak lini, diantara kita sendiri, antara unit KPPN, Kanwil, Kantor Pusat, kementerian/lembaga yang lain.

&ldquoCara kerja kita, metode kerja kita dengan sistem yang ada baik itu di level KPPN atau level yang lebih besar antara kementerian/lembaga lainnya dan unit-unit lain harus terintegrasi.&rdquo ungkap Sjafriadi lebih lanjut.

Dalam sesi berikutnya, Kepala Bagian Adm. Kepegawaian, Setditjen Perbendaharaan Teguh Dwi Nugroho memberikan pemaparan bahwa adanya sistem on the job training, serta hasil survey employee engagement yang telah dilaksanakan oleh IPB dan Ditjen Perbendaharaan salah satu hasilnya adalah para pegawai Ditjen Perbendaharaan menginginkan adanya kesempatan untuk mengembangkan diri. Hal itu ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya kembali UPKP pada Ditjen Perbendaharaan sebanyak 315 pegawai ditahun 2014.

Yang sangat menjadi perhatian para peserta rapat koordinasi yaitu dengan disampaikannya dengan detil dalam presentasinya mengenai peng-implementasian pola mutasi yang dilaksanakan sesuai zona-zona yang telah ditentukan.

Selanjutnya dijelaskan pula secara rinci mengenai biaya perjalanan pindah menetap, bahwa setiap PNS yang pensiun diberikan biaya pindah penetap dapat diberikan dengan syarat bahwa PNS tersebut mengajukan menetap di tempat kelahirannya atau tempat pertama di mana PNS tersebut diangkat menjadi CPNS atau PNS.

&ldquoDiluar ketentuan tersebut tidak akan mendapatkan biaya perjalanan pindah menetap.&rdquo Tegas pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPPN Malang.

Sedangkan Kepala Bagian Umum, Setditjen Perbendaharaan, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan mengenai sarana dan prasarana yang sudah dan yang akan distandarasisasikan diharapkan akan menjadikan image tersendiri yang melekat pada KPPN dan Kanwil di setiap daerah.

Sesi terakhir yaitu pemaparan progress penerapan GFS yang sudah berjalan disampaikan oleh Indra Soeparjanto, Kepala Subdit Statistik Analisis Laporan Keungan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, menjelaskan bahwa GFS adalah suatu sistem yang dapat menghasilkan data yang dapat di-mapping atau dianalisis oleh para ahli ekonomi makro dan statistik yang terstandarisasi secara internasional sehingga data yang disajikan dapat dibandingkan dengan negara-negara lain (anggota G-20).

Acara rapat koordinasi ini diakhiri dengan diselenggarakannya Capacity Building yang difasilitasi oleh Bagian Pengembangan Pegawai Setditjen Perbendaharaan. Kekompakan dan kebersamaan dalam sebuah tim dalam menyelesaikan sebuah masalah yang diberikan oleh fasilitator menjadi sajian khusus yang akan melatih para pegawai untuk selalu menyelesaikan pekerjaan dengan mengutamakan kerjasama disetiap lini yang ada dalam mekanisme perkerjaan tersebut.

Oleh: Sugeng Wistriono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan.