Jakarta, Perbendaharaan.go.id - Bertepatan dengan peringatan Satu Dekade perjalanan Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola perbendaharaan negara dilaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)(12/11). Selama 10 tahun mendedikasikan pengabdiannya, Ditjen Perbendaharaan berhasil menjaga keuangan negara melalui sistem penyaluran APBN yang profesional, modern, transparan, efektif dan efisien serta penatausahaan penerimaan APBN yang akuntabel dan optimal.
Fungsi kebendaharaan negara telah hadir di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda yang dipayungi oleh Indische Comptabiliteitswet (ICW) tahun 1925. Namun demikian, secara legal formal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan terbentuk pada tahun 2004 melalui Keppres Nomor 37 Tahun 2004 tentang Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan. &ldquoPembentukan Ditjen Perbendaharaan merupakan konsekuensi dari paradigma baru mengenai kejelasan pembagian kewenangan dan mekanisme check and balance dalam pengelolaan keuangan negara&rdquo Kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam pidato laporan pembukaan Rapimnas.
Pada rapimnas ini hadir untuk pertama kalinya Menteri Keuangan Kabinet Kerja Bambang P.S Brodjonegoro. &ldquoPemerintahan Jokowi-JK merumuskan Sembilan Agenda Prioritas di bidang politik, ekonomi dan budaya yang disebut dengan Nawa Cita &ldquo kata Menteri Keuangan saat menyampaikan program kerja pemerintahan baru.
Terkait bidang ekonomi, agenda prioritas tersebut antara lain dimulainya desentralisasi asimetris untuk memperKuat ekonomi daerah terpencil dan kawasan perbatasan, pembangunan Sumber Daya Manusia melalui program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera. Peningkatan produktivitas rakyat dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara global melalui pembangunan infrastruktur jalan, jaringan irigasi, modernisasi pasar tradisional, pelabuhan, bandara dan kawasan industri baru di koridor luar Jawa, penggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan keuangan.
Dilaksanakan dalam Rapimnas tersebut sebuah Seminar Pengelolaan Keuangan Negara dengan topik &ldquoRefleksi Reformasi Keuangan Negara 1 Dekade Ditjen Perbendaharaan&rdquo yang disampaikan oleh Drs. Siswo Sujanto, DEA. selaku Pakar Hukum Keuangan Negara dan akademisi/penelilti pada Paramadina Public Policy Institute (PPPI).
Selama satu dekade Ditjen Perbendaharaan telah menjadi pengelola perbendaharaan yang profesional, transparan dan akuntabel. Organisasi Ditjen Perbendaharaan masih harus banyak belajar untuk menghadapi berbagai macam tantangan baru dan kendala serta permasalahan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan. &ldquoDitjen Perbendaharaan tidak boleh berpuas diri dengan capaian kinerja yang gemilang dalam usia 10 tahun ini&rdquo Pesan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.
Oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan
