Panduan Teknis Edisi 39 kali ini berjudul “Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga”. Adapun hal-hal yang dibahas meliputi ruang lingkup likuidasi, penyelesaian hak dan kewajiban entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang dilikuidasi, penyusunan laporan keuangan, serta format Berita Acara Serah Terima (BAST).

Panduan Teknis Edisi 38 kali ini berjudul “Hibah Langsung: Proses Bisnis, Sistem, dan Kebijakan Akuntansi”. Panduan teknis ini memuat aspek terkait pengelolaan hibah dalam APBN, mencakup tahapan perencanaan, pencatatan, serta pelaporan keuangan hibah. Panduan teknis ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel, baik dari sisi penerimaan hibah maupun dari sisi belanja negara atas sumber dana hibah.

Panduan Teknis Edisi 37 kali ini berjudul “Penatausahaan Piutang PNBP”. Adapun hal-hal yang dibahas meliputi definisi piutang, peristiwa yang menimbulkan piutang, pengelolaan piutang, jenis-jenis transaksi terkait piutang PNBP, serta ilustrasi penyajian dan pencatatan piutang PNBP.

Panduan Teknis Edisi 36 kali ini berjudul “Implementasi dan Perlakuan Akuntansi: Penyelesaian Pekerjaan Pada Akhir Tahun Anggaran Dengan Mekanisme Rekening Penampungan”. Panduan Teknis ini memuat mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang merupakan adaptasi dari konsep carry forward anggaran di negara-negara maju yang menjadi anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Panduan Teknis Edisi 35 kali ini berjudul “Penyelesaian Ketidaksesuaian Kode Akun Belanja vs Kode Barang Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga”. Panduan Teknis ini akan membahas terkait ketidaksesuaian akun dengan kode BMN yang biasa ditemukan pada MonSAKTI, mencakup didalamnya terdapat kebijakan klasifikasi belanja, kodefikasi BMN, penentuan kode akun belanja dan barang yang dihasilkan, kapitalisasi aset tetap pada perolehan awal dan penentuan kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan awal, dan penyelesaian ketidaksesuaian akun dan kode barang dengan berpedoman pada kebijakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi.