Informasi Publik Yang Wajib Tersedia Setiap Saat
A. Daftar Informasi Publik Ditjen Perbendaharaan Lihat
B. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Ditjen Perbendaharaan Lihat
C. Daftar Rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perbendaharaan Negara Lihat
D. Seluruh Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Lihat
E. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
| 1. | Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil, dan Keuangan | |
| a. Pedoman Pengelolaan Organisasi: | ||
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Lihat | |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan | Lihat | |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
| b. Pedoman Pengelolaan Administrasi: | ||
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara beserta Lampiran | Lihat | |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.06/2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara | Lihat | |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.01/2019 tentang Pedoman Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Keuangan beserta Lampiran | Lihat | |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.01/2019 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
| c. Pedoman Pengelolaan Kepegawaian: | ||
| Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai | Lihat | |
| Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara | Lihat | |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021 tentang Hari dan Jam Kerja serta Penegakan Disiplin berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penetapan Pejabat Pelaksana Ke Dalam Jabatan dan Peringkat Bagi Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Fleksibel di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
| d. Pedoman Pengelolaan Keuangan: | ||
| Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara | Lihat | |
| Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara | Lihat | |
| Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara | Lihat | |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 | Lihat | |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 | Lihat | |
| 2. | Profil lengkap pimpinan dan pegawai Ditjen Perbendaharaan | |
| a. Pimpinan | Lihat | |
| b. Pegawai | Lihat | |
| 3. | Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan | |
| a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Lihat | |
| b. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Lihat | |
| c. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Lihat | |
| 4. | Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Lihat |
F. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga Lihat
G. Surat menyurat pimpinan atau pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Tersedia di masing-masing unit (Direktorat Teknis, Kantor Wilayah dan KPPN)
H. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan Lihat
I. Data Perbendaharaan atau inventaris Lihat
J. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Ditjen Perbendaharaan
| 1. | Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan | Lihat |
| 2. | Rencana Kerja Ditjen Perbendaharaan | Lihat |
K. Agenda kerja Pimpinan Lihat
L. Layanan Publik Direktorat Jenderal Perbendaharaan
| 1. | Layanan DJPb | Lihat |
| 2. | Layanan informasi publik DJPb | Lihat |
M. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya Lihat
N. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dala pengawasan internal serta laporan penindakannya Lihat
O. Daftar serta hasil-hasil penelitian
| 1. | Indonesian Treasury Review (ITRev) | Lihat |
| 2. | Indonesian Treasury Update (ITUp) | Lihat |
| 3. | Treasury Policy Brief (TPB) | Lihat |
P. Siaran Pers dan Keterangan Pers Lihat
Q. Standar Pengumuman Informasi Lihat
R. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
| 1. | Dokumen Rencana Umum Pengadaan | Lihat |
| 2. | Dokumen Tahap Pemilihan | Lihat |
| 3. | Dokumen Tahap Pelaksanaan | Lihat |
S. Standar Operasional Prosedur
| 1. | SOP Permintaan Layanan Informasi Publik | Lihat |
| 2. | SOP Penerusan Permintaan Informasi Penerusan PPID Kemenkeu | Lihat |
| 3. | SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik | Lihat |
| 4. | SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik | Lihat |
