Pada hari Selasa,tanggal 7 Februari 2023, bertempat di Grand Ballroom Hotel Maleo, Mamuju, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran T.A. 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker lingkup KPPN Mamuju, baik yang hadir secara luring maupun daring. Dengan mengambil tema "Perkuat Sinergi, Sulbar Kuat, Indonesia Hebat", kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan APBN T.A 2023 dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2022.
Acara dibuka oleh laporan Kepala KPPN Mamuju, Muhammad Indarto, yang dalam paparannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kerjasama dan upaya seluruh satker lingkup KPPN Mamuju dalam melaksanakan perannya dengan sangat baik selaku pengelola keuangan APBN TA 2022. Acara ini juga bermaksud untuk sebagai wadah menyamakan persepsi dalam rangka persiapan pelaksanaan anggaran T.A.2023. Harapannya sinergi, komunikasi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik dapat dijaga bahkan ditingkat di masa mendatang.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, M. Syaibani, dalam sambutannya menyampaikan bahwa APBN merupakan uang rakyat yang wajib digunakan oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat. Untuk itu, merupakan kewajiban kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang diamanatkan kepada para pengelola keuangan.
Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Mamuju, Muammar Marwa, dengan materi sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN yang baru saja terbit yaitu PMK Nomor 210 tahun 2022 yang menggantikan PMK Nomor 190 Tahun 2012. PMK 210 tahun 2022 ini sangat penting untuk dapat segera dipahami dan dipedomani oleh para pengelola keuangan karena menjadi landasan pelaksanaan APBN yang baru.
Dalam sesi berikutnya sekaligus merupakan sesi terakhir acara Rapat Koordinasi ini dilaksanakan pemberian penghargaan bagi beberapa Satuan Kerja berprestasi sesuai dengan beberapa kategori penilaian yang ada. yaitu:
- Satker dengan Nilai IKPA Terbaik, dengan aspek penilaian sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan besaran pagu agar bisa diperbandingkan secara lebih fair.
- PPSPM Terbaik, dengan aspek penilaian berupa Akurasi ketepatan SPM (bobot 35%), Pengelolaan UP dan TUP (bobot 40%), Retur SP2D (bobot 10%), Deviasi Hal III DIPA (bobot 15%). Penilaian PPSPM di kelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan jumlah SPM yang diterbitkan.
- Satker terbaik dalam penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran & Bendahara Penerimaan, dengan aspek penilaian berupa Ketepatan data, Kecepatan penyampaian, Kelengkapan berkas, Partisipasi Satker (Koordinasi/ Komunikasi dengan KPPN).
- Top Three Liaison Officer (LO) Satker Teraktif, dengan aspek penilaian berupa keaktifan LO pada grup medsos KPPN Mamuju dalam membantu/memberi solusi kepada sesama pengelola keuangan.