Kamis, 4 Agustus 2022 bertempat di Ballrom Krakatau Hotel Grage, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu mengadakan kegiatan Rakor UAPPAW bersama dengan para satker di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu.

Jakarta, 25/08/2020 Kemenkeu - Pemerintah berkomitmen untuk menempatkan APBN sebagai instrumen fiskal untuk melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia di tengah kondisi yang dipenuhi ketidakpastian ini.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Edisi Agustus 2020 melalui video conference pada Selasa (25/08).

ANALISA STRATEGI ORGANISASI KANWIL DJPB PROVINSI BENGKULU

Berdasarkan PMK 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Sebagai Representasi Kementerian Keuangan di daerah, seluruh pegawai selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan pengguna layanan, dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Bengkulu, 15 Juli 2020, Pandemi COVID-19 memberikan efek domino bagi kehidupan dan berbagai sektor seperti kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan sehingga memberikan tekanan kepada perekonomian negara. Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu berinisiasi untuk menyampaikan kinerja pelaksanaan APBN per 30 Juni 2020 guna memberikan gambaran perekonomian Indonesia secara global dan perekonomian Provinsi Bengkulu selama masa COVID-19.

KONTRAK KINERJA KANWIL DJPB PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022

Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja diantaranya dapat diukur melalui pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja.

Kontrak Kinerja adalah dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang paling sedikit berisi pernyataan kesanggupan, sasaran kerja pegawai dan trajectory target yang harus dicapai dalam periode tertentu. Didalam Kontrak Kinerja terdapat Peta Strategi, Indikator Kinerja Utama, SKP, Target kinerja, dan Inisiatif strategis.

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan berbagai sektor dalam perekonomian Indonesia khususnya sektor riil yaitu UMKM yang nyaris tersungkur di berbagai sektor usaha. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi memang masih positif 2,83%, melambat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya saat Covid-19 belum menyerang. UMKM Sektor perdagangan besar dan kecil meupakan sektor yang paling terdampak Covid-19 ini. Di Provinsi Bengkulu pertumbuhannya bahkan mencapai minus 2,98% (y-o-y). Jumlah UMKM yang tersebar di Provinsi Bengkulu menurut Dinas Koperasi dan UKM mencapai sekitar 44 Ribu, artinya sangat banyak masyarakat pelaku usaha yang terpukul oleh pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak lintas sektoral, selain dampak kesehatan, adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial di daerah, menyebabkan tekanan pada aktivitas perekonomian dan penerimaan di daerah dan desa.

Pandemi Covid-19 memberikan efek domino pada aspek kesehatan, sosial , ekonomi, dan keuangan. Covid-19 merubah arah perekonomian secara drastis di tahun 2020. Aktifitas ekonomi berkontraksi, pengangguran naik tajam, harga komoditas naik tajam, dan terjadi volatilitas pada sektor keuangan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebelum Covid-19 ditargetkan naik 5,3%, namun sesudah pandemi ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menurun hingga 2,3% (skenario berat). Ancaman penurunan pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan pengangguran dan kemiskinan, untuk itu hal tersebut perlu dimitigasi dampaknya pada kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan extraordinary.