Rapat Koordinasi Provinsi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)  dan Evaluasi Koordinasi Pengelolaan Dana Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017

         RAPAT KOORDINASI P3MD Tahun Anggaran 2017 dengan tema Evaluasi Pencairan Dana Desa di Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 11 Oktober 2017 bertempat di Hotel Rattan Inn, Jl A Yani Km.5,7 Banjarmasin. Rapat Koordinasi tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Kalimantan Selatan dan dihairi oleh Kepala Bappeda se- Kalsel, Kepala Dinas PMD se-KalSel, Camat se-KalSel, serta pendamping desa dan tenaga ahli kabupaten.

   Pembukaan oleh Gubernur KalSel

       Kegiatan Rapat Koordinasi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, S.Sos, M.H yang antara lain menyampaikan agar Dana Desa benar-benar dikelola dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan masalah hokum bagi Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Dinas PMD Provinsi KalSel, Drs. H. Gusti Syahyarantara lain menyampaikan bahwa alokasi Dana Desa tahun 2017 se KalSel sebesar 1,4 T untuk 1.865 desa. Diharapkan dana desa tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat desa, termasuk untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagai salah satu narasumber adalah Kepala Kanwil DJPb Provinsi KalSel, Usdek Rahyono, menyampaikan materi mengenai Evaluasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2017. Dalam paparannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi KalSel menyampaikan bahwa mulai tahun 2017, penyaluran Dana Desa dilakukan oleh KPPN mitra kerja Pemda. Adapun pertimbangan penyaluran oleh KPPN di daerah adalah untuk mendekatkan layaan kepada pemda, meningkatkan efesiensi koordinasi dan konsultasi antara pemda dengan Kemenkeu, dan meningkatkan efektivitas monev serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah. Selanjutnya disampaikan pula mengenai perkembangan penyaluran Dana Desa Tahap II tahun 2017, kewajiban Pemda untuk input dan upload data ke aplikasi OMSPAN, serta pengenalan terhadap aplikasi HAI DJPB dan HAI CSO yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemda untuk melakukan konsultasi apabila menemui permasalahan. Sebagai penutup, Kepala Kanwil DJPb Provinsi KalSel menyampaikan bahwa sejalan dengan program reformasi birokrasi, seluruh jajaran DJPb berkomitmen untuk menyalurkan Dana Desa secara transparan, akuntabel dan bebas pungli.

  Laporan Kadis PMD Provinsi KalSel

Paparan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi KalSel